Dorong Pengembangan Kawasan Andalan

POS-KUPANG.COM-WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN), Surya Tjandra, mengatakan, Labuan Bajo di Provinsi NTT, tidak bisa berkembang menjadi kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas, tanpa dukungan kawasan andalan.

Kawasan andalan yang dimaksudkannya, yakni: Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Ngada.

Memperhatikan pernyataan Wamen Agraria ini, mungkin sudah saatnya menjadi refleksi bersama. Apa yang menjadi utama disini tentu soal kemauan baik untuk mengembangkan diri.

Selama ini, tiga kabupaten yang dimaksudkannya itu sebenarnya sudah memulai geliat dalam bidang pariwisata. Kebetulan juga, daerah tersebut memiliki keunggulan tertentu dalam bidang pariwisata. Hanya saja, Labuan Bajo tentu agak lebih lain sehingga ditetapkan sebagai kawasan premium.

Baca juga: Menteri PUPR Harapkan Pembangunan KSPN Loh Buaya Pulau Rinca Selesai Agustus 2021

Pertanyaannya sekarang. Apakah yang harus dilakukan pemerintah daerah menjawab tantangan tersebut? Mungkinkah setiap daerah harus juga berupaya sendiri dalam membentuk diri atau memperkuat ekonomi daerah agar bisa menopang Labuan Bajo menjadi kawasan strategis pariwisata nasional.

Kalau dihitung-hitung, tidak gampang mencapai apa yang disebut sebagai KSPN. Tentu banyak kriteria yang mesti dilengkapi oleh daerah itu. Menjadi masalah tentu, soal kesiapan dana. Saat ini, refocusing akibat pengalihan dana terkait penanganan Covid-19 sebenarnya menjadi masalah tersendiri bagi daerah-daerah di NTT yang nota bene tingkap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.

Mengharapkan gelontoran dana dari pusat justru menjadi masalah utama yang tidak bisa terurai secara baik selama ini.

Seorang pimpinan wilayah akan sulit menentukan skala prioritas ketika berhadapan dengan melorotnya ekonomi masyarakat secara umum.

Baca juga: Presiden Jokowi Kunker di Labuan Bajo Tinjau Sejumlah Proyek KSPN

Belum lagi kebijakan pusat yang lebih banyak hati-hati dalam menggelontorkan dana ke daerah. Ini kesulitan yang benar-benar tidak terduga.

Bagaimana pemerintah mengembangkan pasar kalau aktivitas masyarakat terbatas saat pandemi? Kemudian, kalau mengharapkan munculnya penelitian lalu dibiayai lembaga mana?

Semuanya serba salah dan mengkawatirkan hanya karena keterbatasan dana. Mungkin saja, menggenjot SDM atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di NTT saat ini tentu tidak segampang yang diperkirakan banyak orang.

Memang kita memiliki berbagai macam potensi tetapi kita juga sangat sulit dalam konteks percepatan dalam bidang transportasi. Ini dampak ikutan dari NTT sebagai daerah kepulauan.

NTT termasuk juga sebagai wilayah ekonomi biaya tinggi karena dalam banyak hal, kita masih belum maju seperti daerah lainnya seperti di Jawa, Kalimantan dan Sumatra. **

Baca Salam Pos Kupang Lainnya