NTT Alami Kekeringan Saat Musim Hujan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -Empat provinsi berpotensi mengalami kekeringan terutama saat memasuki musim hujan September-November 2021. Empat provinsi dimaksud, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Provinsi Jawa Timur.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, BNPB meminta kepala daerah di provinsi tersebut untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.

Abdul Muhari menyampaikan, BNPB memberikan peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan meteorologis.

Hal ini didukung dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai adanya indikasi potensi kekeringan hidrometeorologis hingga dua dasarian kedepan. "Potensi yang patut diwaspadai mencakup beberapa kabupaten dan kota di provinsi NTT, NTB, Bali dan Jawa Timur," ujar Abdul melalui keterangannya, Rabu 1 September 2021.

Baca juga: WALHI : Masyarakat NTT Hadapi Kekeringan, Pemerintah Cepat tanggap Bencana

Potensi bahaya yang perlu diantisipasi, kata Abdul, yaitu berkurangnya persediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, kebakaran semak, hutan, lahan dan pemukiman.

Berdasarkan pantauan BMKG, beberapa wilayah dalam status `Siaga' kekeringan meteorologis seperti Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Pamekasan dan Situbondo (Jawa Timur), Kabupaten Buleleng dan Karangasem (Bali), Lombok Timur (NTB), serta Kabupaten Ende, Ngada dan Sumbar Barat (NTT).

Sedangkan beberapa wilayah dengan status `Awas,' terpantau di Kabupaten Bima dan Sumbawa (NTB), serta KabupatenAlor, Belu, Flores Timur, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sikka, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Timur (NTT).

Status `Siaga' merujuk pada kondisi jumlah hari tanpa hujan paling sedikit 31 hari, prakiraan probabilitas curah hujan kurang dari 20mm/dasarian di atas 70 persen. Status `Awas' mendeskripsikan jumlah hari tanpa hujan paling sedikit 61 hari.

Baca juga: Kepala Badan BPBD TTU : Persoalan Paling Urgen di TTU adalah Bencana Kekeringan

Prakiraan probabilitas curah hujan kurang dari 20 mm/dasarian di atas 70 persen.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi mengatakan beberapa langkah kesiapsiagaan. Pertama, pemerintah daerah diminta memantau dan meninjau lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan, lahan dan semak.

Kedua, kepala daerah mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing.

"Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak kekeringan meteorologis sehingga masyarakat dapat menghemat penggunaan air bersih dan juga melakukan budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air," ucap Prasinta.

Pemerintah daerah diharapkan aktif mengkampanyekan hemat air, salah satunya dengan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk digunakan kembali.

Masih terkait dengan langkah kedua ini, Prasinta menekankan pada upaya antisipasi kekeringan dengan penyiapan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih dan pompa air di lokasi yang membutuhkan.

Ketiga, kesiapsiagaan dengan memanfaatkan sistem informasi yang dikelola Lapan dan BMKG, pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana yang membantu pemadaman.

Ia juga menekankan pada koordinasi antarpemangku kepentingan dalam kesiapan mekanisme tanggap darurat serta penyiapan untuk mempelajari rencana kontinjensi dan penyiapan rencana operasi. Langkah ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan setempat.