Difasilitasi Julie Sutrisno Laiskodat, Frits Fanggidae Temui Presiden Jokowi, Ini Yang Dibahas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua DPW NasDem NTT, Julie Sutrisno Laiskodat memafisilitasi bertemunya
akademisi NTT, Dr. Frits Fanggidae dengan presiden Joko Widodo di istana negara pada beberapa hari lalu untuk membahas sejumlah hal, termasuk NTT.

“Pada tanggal 28 malam itu ibu Gubernur NTT, Ny Julie Sutrisno Laiskodat, mendapat telpon dari istana. Bu Gubernur diminta untuk merekomendasikan salah satu tokoh masyarakat NTT yang non politis atau orang bebas. Dan saya direkomendasikan mewakili NTT untuk bertemu bapak Presiden," katanya, Rabu 1 September 2021.

Sebagai seorang yang tidak mengemban jabatan apapun, Frits mengaku sebenarnya ada dua nama yang diusulkan untuk bertemu dengan presiden Joko Widodo.

Namun, pilihan kemudian jatuh ke dirinya sehingga ia pun langsung bertemu presiden pada Senin 30 Agustus 2021 pukul 15.00 hingga15.30 WIB di istana negara.

“Dalam pertemuan itu ada 14 tokoh yang di undang enam tokoh agama yakni Ketua MUI, perwakilan NU, Muhammadiyah, delegasi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persatuan Gereja Indonesia (PGI), juga Hindu-Budha. Selain itu, 4 tokoh pendidikan, 1 budayawan, 1 tokoh pers dan 2 tokoh masyarakat, satu dari NTT dan satu dari Betawi,” jelasnya.

Baca juga: Pemprov NTT Akan Terapkan Dengan Penyesuaian Syarat Aplikasi PeduliLindungi Untuk Pelaku Perjalanan

Dalam pertemuan tersebut Frits mengatakan terdapat dua poin yang dibahas bersama orang nomor satu di Indonesia ini.

Ia mengatakan pesan ini ditujukan bagi  kepada Gubernur dan seluruh tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat di NTT berkaitan dengan program mendesak yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam kaitan penanganan penyebaran dan dampak covid-19

Presiden Joko Widod menyampaikan, hal utama yakni akselerasi dan vaksinasi yang akan dilaksanakan berkaitan dengan PPKM. Berikutnya, berkaitan dengan rencana  rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan.

"Agenda yang kedua ini tidak mendalam beliau lebih mendalam pada agenda yang pertama berkaitan dengan penanganan, penyebaran covid-19," paparnya.

Presiden, kata Frits, menekanan pada bulan September dan Oktober  proses vaksinasi akan dilipatgandakan atau dipercepat. Sebab, selama ini vaksinasi tidak  terlalu cepat karena berkaitan dengan komitmen-komitmen negara-negara yang pemasok vaksin ke Indonesia yang terbatas.

Baca juga: Limbah Medis Meningkat, Incinerator Pemprov NTT Masih Gunakan Genset

Negara pemasok hanya mengalokasikan vaksin dalam jumlah terbatas yaitu 2-3 juta per sekali pasok. Hal ini menyebabkan sering terjadi kelangkaan vaksin dan pemenuhan herd immunity berjalan lambat karena harus menyicil.

Frits menerangkan, presiden Joko Widodo juga menyampaikan pada bulan September ini 70 juta vaksin akan tersedia di Indonesia dan pada bulan Oktober sebanyak 80 juta vaksin.

"Dalam kaitan itu presiden meminta kepada Gubernur untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Kekuatan pemerintah kekuatan masyarakat kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses akselerasi vaksin ini," tambahnya.

Salah satu hambatan keterlambatan vaksinasi juga disebabkan kurangnya tenaga vaksinator. Untuk itu, Pemerintah daerah diminta agar  mengambil tindakan cepat dalam  menyiapkan tenaga vaksinator yang akan terlibat dalam proses vaksinasi.