TPAKD Berkontribusi Untuk Peningkatan Perekonomian NTT 

Sementara itu, dalam laporannya, Direktur Utama Bank NTT, Harry  Alexander Riwu Kaho selaku ketua panitia pelaksana menyebut pihaknya melaksanakan banyak kegiatan pra-event menjelang pengukuhan TPAKD. 

Sejumlah kegiatan tersebut diantaranya, pelatihan capacity  building di sektor pariwisata, pertanian dan  perikanan kelautan. Selain itu bekerjasama dengan OPD lingkup provinsi, kabupaten dan Kota Kupang menyelenggarakan kegiatan ekosistem baik pembiayaan pertanian maupun peternakan. 

Aneka kegiatan lainnya yaitu pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat di dua kecamatan yang ada di pulau juga pelaksanaan program satu pelajar satu rekening yang diserahkan oleh para bupati saat kegiatan kemarin sore. 

Kegiatan lainnya yaitu launching aplikasi marketplace kerjasama bank NTT dan PT.  Agri Telkom, kerjasama dengan PHRI  NTT terkait dengan offtaker  hasil produksi binaan UMKM,  launching ekosistem peternakan kerjasama dengan OJK click Daily, pengadaan sertifikat ketahanan pangan  terhadap beberapa pelaku yang ada di pulau Semau. 

Selain itu, pihaknya juga memberikan relaksasi kredit baik kredit UMI maupun kredit merdeka, membuat pelatihan peningkatan kemampuan marketplace khususnya tenun ikat hasil kerjasama dengan Inan Ndao dan Bank Indonesia. 

Ada pula kegiatan CSR berupa bantuan sumur bor, dan penyaluran paket sembako bagi masyarakat di Semau dan kota kupang khususnya pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan Bolok termasuk tenaga bongkar muat di pelabuhan Tenau. 

Riwu Kaho juga mengakui panitia melakukan literasi keuangan cara pembayaran yang sehat bersama Bank Indonesia dan bank NTT di beberapa pasar tradisional yang ada di kota Kupan  juga kegiatan lomba pancing yang dilaksanakan selama dua hari dari 26 dan 27 Agustus yang diikuti 178 peserta dengan kategori lomba profesional dan tradisional.  

Menurut dia, selama pra event, TPAKD menemukan sumber penyebab masyarakat sulit memperoleh akses  pembiayaan di lembaga jasa keuangan yakni persoalan administrasi kependudukan. Para pedagang pasar misalnya, administrasi kependudukan tidak lengkap karena status pernikahan yang tidak sah baik secara agama maupun negara sehingga pengurusan kartu keluarga KTP yang dibutuhkan baik untuk program vaksin maupun  akses pembiayaan   mengalami hambatan.

 "Walaupun demikian ada  lembaga pembiayaan tertentu telah mempermuda skim kredit  dengan KTP dan surat ijin usaha. Mudah-mudahan dengan terbentuknya TPAKD di 22 kabupaten/kota langkah solusi percepatan atas kesulitan yang dihadapi masyarakat teratasi" katanya. (*) 

Berita Kabupaten Kupang Lainnya