Berita Malaka
Pemkab Malaka Atasi Krisis Air Bersih Melalui Program Pamsimas
kompetensi sumber daya manusia karena masyarakat merupakan pelaku utama(Primer Actus)dalam program
Penulis: Edy Hayong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
"Jadi perlu koordinasi dan penguatan lintas sektor sehingga menjawabi persoalan yang ada.Kemudian,tahun depan ada enam desa yang akan mendapat program tersebut tapi intervensinya melalui APBD," ujarnya.
Baca juga: Bupati Simon Nahak : Silahkan Investor Berinvestasi di Malaka
Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar sarana dan prasana yang sudah dibangun oleh pemerintah dimanfaatkan secara baik.
Kunci utamanya ada di masyarakat untuk memelihara fasilitas yang ada karena air itu merupakan kebutuhan yang sangat vital jika tidak dijaga secara baik,konsekuensi akhirnya kembali kepada masyarakat sebab pemerintah hanya sebagai fasilitator sesuai kebutuhan yang ada.
Sementara, Koordinator Program Pamsimas Malaka,Yohanes Gaspar Nahak mengatakan berkaitan dengan desa yang diintervensi oleh Pamsimas pada dasarnya memiliki sumber air.
Namun menjadi permasalahan adalah keberlanjutan dari sarana yang sudah dibangun tidak dipelihara dan dirawat dengan baik oleh masyarakat.
"Persoalan yang terjadi yaitu tingkat kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasana yang sudah dibangun oleh pamsimas masih rendah.Selain itu ada kendala sosial lainnya seperti kepemilikan sumber air dimana masih ada suku-suku mengklaim bahwa sumber air itu milik mereka sehingga menghambat proses perijinan dan lain-lain,"tandasnya.
Baca juga: Bupati Malaka Persilahkan Investor Berinvestasi di Malaka
Yoga mengakui, terkait kebutuhan air bersih ada beberapa desa yang komplain karena tidak mendapat pelayanan.
"Memang benar ada keluhan dari masyarakat faktor utamanya adalah musim kemarau sehingga terjadi pengurangan debit di sumber mata air tapi tidak sampai kering dan masih bisa dilayani dan dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya.
Pihaknya berencana tahun 2021 akan menambah 4 desa agar bisa menjawabi kebutuhan yang ada.
"Karena dari Tahun 2017-2020 ada 58 desa yang sudah diintervensi sehingga tahun depan kita mengusulkan empat desa lagi itupun tergantung dari kebijakan dan keputusan pemerintah daerah karena proses pembiayaan dibebani dari APBD II. Oleh karena itu kita mengharapkan kepada masyarakat agar fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan," tandasnya.(*)
