Berita Pemprov NTT
Ketua DPD KNPI NTT Minta Pelaksanaan PON-XX Ditunda Demi Keselamatan Rakyat
Menurutnya, saat ini lonjakan kasus Covid-19 telah membuat sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan kolaps.
Ketua DPD KNPI NTT Minta Pelaksanaan PON-XX Ditunda Demi Keselamatan Rakyat
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua DPD KNPI NTT, Hermanus Th Boki meminta presiden RI Joko Widodo menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX yang direncanakan akan digelar pada tanggal 2-15 Oktober 2021 mendatang di provinsi Papua.
Dalam keterangan tertulisnya kepada Pos Kupang, Minggu 15 Agustus 2021, Hermanus menjelaskan permintaan penundaan iven nasional tersebut menyusul lonjakan kasus Covid-19 secara nasional masih terus meningkat.
"Menjadi tidak elok jika Ir. Joko Widodo ( Presiden Republik Indonesia) melalui Menteri Pemuda dan Olahraga terkesan memaksakan digelarnya PON-XX di tanah Papua," jelas Heri Boki alias Hebo, sapaan akrab Hermanus.
Heri Boki yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini dengan tegas meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan PON-XX Papua, demi keselamatan dan kesehatan Rakyat Indonesia.
Dia beralasan penyelenggaraan PON-XX kali ini bisa memicu bertambahnya penularan dan peningkatan kasus Covid-19 di tanah air.
Baca juga: Pemprov NTT Minta Pemkab Sikka Perketat Pasien Isoman
Menurutnya, saat ini lonjakan kasus Covid-19 telah membuat sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan kolaps.
Karenanya, lanjut Hebo, pemerintah lebih bijak untuk memikirkan dan mengambil langkah taktis bagi kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia dari pada memaksakan pelaksanaan PON-XX di Papua.
Heri Boki menegaskan, alasan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 melalui vaksinasi, bukan merupakan jaminan keselamatan masyarakat.
Bagi Heri, masyarakat yang sudah vaksin saja ketika imun tubuh menurun dan tidak patuh prokes tetap terpapar Covid-19, apalagi jika PON-XX Papua dilaksanakan.
"Mengutip data laporcovid19.org masyarakat yang baru menerima vaksinasi dosis pertama baru sebanyak 51 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari Penduduk Indonesia.
Baca juga: Limbah Medis Meningkat, Incinerator Pemprov NTT Masih Gunakan Genset
Presentase data kematian penduduk dengan jumlah vaksinasi melahirkan kekuatiran serius," urai Heri Boki.
Dia menerangkan jika PON-XX di Papua tetap dipaksakan untuk digelar maka bukan tidak mungkin akan muncul kluster baru Covid-19.
Bahkan dimungkinkan juga adanya mutasi baru virus ini yang bisa mengakibatkan fasilitas kesehatan di tanah papua bisa kolaps.