Filipina Mendorong Kebebasan Navigasi dan Penerbangan di Laut China Selatan

Filipina Mendorong Kebebasan Navigasi dan Penerbangan di Laut China Selatan

POS-KUPANG.COM, MANILA - Filipina telah menekankan pentingnya menjaga kebebasan dan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan yang diperebutkan, serta penyelesaian sengketa secara damai melalui hukum internasional.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa (UE) akan terus memperjuangkan penghormatan terhadap hukum internasional dan menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian di perairan yang disengketakan, kata Maria Theresa Lazaro, Wakil Menteri Luar Negeri Filipina untuk Hubungan Bilateral dan Urusan ASEAN selama webinar.

Webinar ini diselenggarakan oleh Delegasi Uni Eropa untuk Filipina, Rabu 12 Agustus 2021.

“ASEAN dan UE harus terus menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, keselamatan dan hak atas kebebasan dan navigasi di dalam dan di atas Laut China Selatan serta penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982,” kata Lazaro.

Baca juga: Kapal-kapal Pukat China Menyerbu Laut China Selatan untuk Menangkap Ikan

Dia juga berharap bahwa finalisasi Kode Etik di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional akan "menyediakan rezim baru perdamaian, stabilitas dan kemakmuran... di masa depan."

Beijing mempertahankan kehadiran penjaga pantai dan kapal penangkap ikan secara konstan untuk menegaskan kedaulatan di jalur air internasional, di mana terdapat Laut Filipina Barat, zona ekonomi eksklusif Filipina.

Brunei, Taiwan, Vietnam dan Malaysia juga memiliki klaim yang bersaing di perairan yang kaya sumber daya tersebut.

Ini terlepas dari keputusan arbitrase dari pengadilan yang didukung PBB pada tahun 2016 yang menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak bersejarah atas sumber daya di wilayah laut yang termasuk dalam apa yang disebut "sembilan garis putus-putus", yang mencakup hampir semua dari perairan.

China telah menolak untuk mengakui penghargaan tersebut, menyebutnya "ilegal, batal demi hukum."

Baca juga: China Sebut DK PBB Bukan Tempat yang Cocok untuk Membahas Masalah Laut China Selatan

Penghargaan tersebut merupakan hasil dari pengajuan Filipina.

Presiden Rodrigo Duterte telah mengesampingkan keputusan itu, menyebutnya hanya secarik kertas milik tempat sampah. Dia, sebaliknya, mengejar hubungan persahabatan dengan China dengan imbalan investasi dan pendanaan infrastruktur.

Multilateralisme Vaksin Covid-19

Lazaro mengatakan ASEAN dan UE “sangat mendukung multilateralisme vaksin” dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat mereka bekerja sama untuk memastikan “akses yang adil, merata, dan terjangkau ke vaksin yang aman dan efektif sebagai barang publik global.”

Dia juga menyatakan penghargaan atas paket UE lebih dari 800 juta Euro untuk memerangi penyebaran penyakit dan untuk mengurangi dampaknya terhadap kawasan.