Covid-19: Creeping Crisis di NTT

Dalam salah satu surat kabar nasional, Wakil Gubernur NTT secara terang-terangan menyebutkan bahwa Covid-19 adalah flu biasa sehingga tidak perlu ditakuti. Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa kemiskinan adalah salah satu dari tiga krisis yang seharusnya ditakuti oleh masyarakat NTT.

Kemiskinan sebagai masalah NTT adalah benar. Namun pernyataan yang dikeluarkan pada Maret 2020 tersebut meniadakan dampak lanjutan Covid-19 terhadap peningkatan angka kemiskinan, ketika di waktu yang sama perekonomian dunia turun mencapai titik terendah dalam 32 tahun terakhir karena Covid-19.

Lebih lanjut, sikap mengabaikan kedaruratan krisis Covid-19 terlihat dari kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Salah satu dari banyak contoh adalah perlakuan berbeda terhadap jenazah Covid-19 pejabat publik yang berakhir dengan perubahan aturan terkait perlakuan terhadap jenasah Covid-19.

Dampak terburuk dari ke(tidak)bijakan ini adalah kekacauan di tengah masyarakat terkait perlakuan jenazah Covid-19 yang berpotensi pada penyebaran Covid-19 akibat penguburan yang tidak sesuai protokol kesehatan maupun kerumunan yang tercipta.

Masalah tracing dan tracking yang tidak terkontrol sejak awal kasus ditemukan juga adalah bukti pengabaian Covid-19 sebagai sebuah krisis.

Apakah pengabaian hanya dilakukan oleh pemerintah daerah? Nyatanya sebagian besar dari kita, masyarakat NTT, ikut mengabaikan.

Pelanggaran protokol kesehatan, kerumunan di tempat umum maupun acara kumpul-kumpul di rumah jelas menyatakan bahwa Covid-19 belum dianggap sebagai sebuah masalah yang darurat.

Flu biasa yang pernah dianggap tidak akan menginfeksi masyarakat NTT ini nyatanya telah membunuh hampir 1000 orang NTT dalam 1 tahun terakhir (Satgas Covid-19 NTT, 2021).

Jumlah ini belum termasuk puluhan kematian lain dengan gejala klinis Covid-19 namun belum dipastikan dengan hasil PCR karena hasil yang belum keluar di saat kematiannya.

Seluruh sikap mengabaikan ini diakumulasi dan berdampak pada peningkatan jumlah kasus yang tidak terkendali dalam beberapa hari terakhir. Lalu apakah NTT akan terus mengabaikan Covid-19 sebagai krisis?

Ada beberapa langkah yang dapat diambil baik oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah kota/kabupaten, sebagai manajer krisis, dalam menangani Covid-19 sebagai creeping crisis.

Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah kota/kabupaten sudah seharusnya memperjelas Covid-19 sebagai sebuah krisis. Dalam kepemimpinan management krisis, kepala daerah adalah manajer krisis.

Membentuk pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat terkait sebuah krisis adalah salah satu pilar utama kepemimpinan dalam krisis management. Oleh karena itu, komunikasi krisis sangat penting dalam membentuk kewaspadaan publik.
Sekalipun sederhana, pernyataan pemimpin daerah sangat diharapkan untuk menyatukan persepsi masyarakat dengan kedaruratan Covid-19 yang sedang dihadapi oleh tidak hanya masyarakat NTT tetapi juga masyarakat internasional.

Pernyataan-pernyataan publik yang kontra-produktif yang menyepelekan Covid-19 sudah seharusnya ditiadakan.

Namun, meletakan Covid-19 sebagai sebuah krisis harus didahului oleh kesadaran pemerintah bahwa Covid-19 adalah sebuah krisis.