Breaking News:

Miliaran Rupiah Untuk Pengadaan Buku di Perpustakaan Daerah Lembata

Sejak tahun 2018, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata gencar melakukan pengadaan buku

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Ricko Wawo
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata Burhanudin Kia 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA-Sejak tahun 2018, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata gencar melakukan pengadaan buku. Namun, sampai saat ini masih tampak tumpukan buku di perpustakaan daerah. 

Tugas berat  Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lembata, Burhanudin Kia adalah bagaimana menyelesaikan kasus segudang buku yang ditinggalkan mantan Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Longginus Lega yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata.

Pengadaan buku selama tiga tahun sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan dana kurang lebih Rp 9 miliar. Kepala Dinas Kearsipan dan Burhanudin Kia kepada wartawan di ruang kerjanya membenarkan kalau pengadaan buku selama tiga tahun belum didistribusikan ke desa-desa.

Ia mengatakan dirinya dilantik menjadi kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah pada bulan Maret 2021. Sementara pengadaan buku sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Baca juga: Wabup Langoday Geram, Buku Untuk Desa Tertumpuk di Perpustakaan Daerah, Jabatan Kadis Terancam

Pengadaan buku-buku tersebut dilakukan saat Longginus Lega menjabat sebagai kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Daerah.

Ia mengatakan, pengadaan buku tahun 2018 sampai sekarang tinggal 3 kecamatan yang belum distribusikan yaitu Kecamatan Ile Ape, Buyasuri dan Kecamatan  Omesuri. 

“Desa-desa di tiga kecamatan itu sampai sekarang belum didistribusikan," ujarnya.

Menurutnya, pengadaan buku tahun 2018 baru didistribusikan awal Januari 2021. Pengadaan buku tahun 2018,  belum bisa didistribusikan saat itu, karena pengadaan buku tersebut tidak bisa dihibahkan ke desa karena pemerintah desa bukan objek hibah. Karena itu, lanjutnya, diubah menjadi kerjasama pemerintah desa tentang penyediaan dan pengembangan bahan pustaka.

Baca juga: Longginus Akui Gedung Perpustakaan Daerah Lembata Akan Jadi yang Termegah

Untuk pengadaan buku tahun 2019 dan 2020, sampai saat ini belum didistribusikan ke desa-desa . 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved