Peneliti Militer Ini Berani Sebut Bukan Andika Perkasa Atau Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Cek Ini
Hingga saat ini belum ada kepastian nama menyangkut figur yang bakal menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
lihat foto
"Kecuali dalam waktu dekat ada penggantian di jajaran kepala staf sehingga memungkinkan munculnya kandidat baru di luar tiga nama yang ada saat ini," kata Khairul kepada KOMPAS TV, Senin 26 Juli 2021.
Baca juga: Bursa Calon Panglima TNI Memanas, Andika Perkasa & Yudo Margono Berpeluang, DPR RI Pilih Siapa?
Menurut dia, menjadikan tahun penyelenggaraan hajatan demokrasi sebagai variabel yang seolah-olah sangat penting dalam penentuan calon Panglima TNI, adalah residu masa Orde Baru.
"Masa di mana TNI memiliki peran dominan dan sangat penting dalam agenda sosial politik negara dan pengelolaan pemerintahan," ujarnya.
Ia menyebut, agenda reformasi adalah menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan mumpuni dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional dengan membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara.
"Apalagi dalam urusan-urusan politik sektoral bahkan elektoral. Saat ini, netralitas TNI mestinya adalah harga mati," katanya.
Baca juga: Begini Sepak Terjang dan Profil Dari 3 Kandidat Yang Berpeluang Ganti Panglima TNI
Meski begitu, kata Anam, kepentingan politik itu niscaya tak terhindarkan.
Karena pergantian pucuk pimpinan di TNI merupakan sebuah proses politik.
Yang tidak patut adalah jika para bakal calon ini kemudian menggunakan instrumen atau kekuatan politik tertentu untuk memperkuat peluang untuk dipilih.
"Sulit membayangkan hal itu akan bisa terbebas dari komitmen-komitmen transaksional bahkan kontraktual," kata dia.
Baca juga: Heboh Mantan Panglima TNI Ini Bocorkan Pasukan Setan Pembasmi KKB Papua Ganas Tapi Tak Ampuh, Siapa?
Khairul Singgung Urusan LGBT
Sebelumnya, Khairul Fahmi juga sempat memberikan imbauan terhadap siapapun pengganti Hadi nanti.
Salah satunya adalah memberantas praktik lesbian, gay, biseksual, atau transgender (LGBT) di dalam tubuh prajurit TNI.
"Panglima TNI yang baru harus mampu menjawab tantangan bagaimana membangun pola pembinaan personel yang tak membuka peluang terjadinya praktik disorientasi seksual dalam kehidupan prajurit," kata Khairul kepada Kompas TV, Minggu 27 Juni 2021.
Menurut dia, muncul praktik disorientasi seksual itu merupakan sebuah risiko dari sistem pendidikan berasrama.
Baca juga: Heboh Mantan Panglima TNI Ini Bocorkan Pasukan Setan Pembasmi KKB Papua Ganas Tapi Tak Ampuh, Siapa?
Oleh sebab itu, Panglima TNI nanti harus mencari solusi terbaik agar persoalan itu tak ada lagi, karena konsep tinggal berasrama akan selalu melekat di TNI.
