Peneliti Militer Ini Berani Sebut Bukan Andika Perkasa Atau Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Cek Ini
Hingga saat ini belum ada kepastian nama menyangkut figur yang bakal menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
lihat foto
POS-KUPANG.COM – Hingga saat ini belum ada kepastian nama menyangkut figur yang bakal menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Padahal belakangan ini sudah disebut-sebut dua nama yang berpeluang mengemban jabatan tersebut.
Dua nama yang selalu disebut punya peluang menjadi Panglima TNI, yakni Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono.
Sementara saat ini, muncul nama Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Fadjar Prasetyo, yang juga punya peluang untuk jabatan tersebut.
Baca juga: KSAD Andika Perkasa Paling Kaya Tapi KSAL Yudo Margono Berpeluang Tinggi Jadi Panglima TNI, Kenapa?
Meski nama-nama ini selalu menjadi bahan pergunjingan, namun sampai sekarang belum ada keputusan soal itu.
Untuk menjawabi hal ini, Peneliti Militer dan Keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengungkap fakta terbaru.
Hal terbaru yang diungkap Khairul Fahmi, adalah soal masa jabatan dari tiga kandidat yang disebut-sebut layak jadi Panglima TNI itu.
Disebutkan, Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksanama Yudo Margono, memang menjadi calon kuat Panglima TNI.
Baca juga: Kapolri, Panglima TNI, dan Menkes Kunjungi Lokasi Vaksin, LDII Tuai Apresiasi
Namun, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun tahun 2022 dan Laksamana Yudo Margono pensiun tahun 2023.
Begitu pula dengan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan segera pensiun.
Berangkat dari kondisi ini, maka tidaklah berlebihan kalau sampai sekarang nama-nama calon Pangima TNI belum diserahkan ke legislatif.
Soalnya, kandidat Panglima TNI itu akan memasuki masa pensiun sebelum tahun 2024.
Baca juga: LGBT Pernah Coreng Nama TNI,Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Beri Peringatan Keras,Ancamannya Tegas
Padahal di tahun 2024 mendatang stabilitas keamanan negara bakal terganggu lantaran agenda Pemilu Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pilpres 2024.
Khairul Fahmi mengatakan, sesuai ketentuan undang-undang, Presiden Jokowi tetap saja harus memilih salah satu dari ketiga staf matra TNI tersebut.
