Berita Nasional

Fadli Zon Kritik Jokowi Soal PPKM Level 3-4 Pengganti PPKM Darurat: Tak Jelas Terkesan Asal-asalan

Jokowi mengungkapkan penerapan PPKM Darurat dari tanggal 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari.

Penulis: Maria Enotoda | Editor: maria anitoda
(Kolase TribunNewsmaker - Biro Pers Setpres/Laily Rachev dan Tribunnews/ Herudin
Presiden Jokowi dan fadli Zon 

@pedto_jetano: hahahaha HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA,,,,, Poesing Poesinggggggg !!!

@adly_saffa_0009: Pak colek pak jokowi pak nanti tak kasih sepanduk gambar bpk sewaktu pertama kali nyalon dpr pak
 
@adly_saffa_0009: Pak kenapa nggak di batalin aja pak orang mau berangkat kerja jadi susah pak kalau bisa batalin aja pak colek pak jokowi pak di rayu pak biar di batalin

@the_arivano: biar kaya seblak pedes mang usep @fadlizon ada level2nya yg pedes sampe pedes bgt...ada zona zona nya...ada yg pedes asin...ini strategi terbarukan

Bagaimana menurutmu?

BACA JUGA BERITA LAINNYA

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy diskak Fadli Zon.

Ini lantaran pernyataannya yang menyebut Indonesia Darurat Militer tangani Pandemi covid-19.

Pernyataan Muhadjir tersebut langsung mendapat kritikan keras dari Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon

Fadli Zon bahkan menyebut pernyataan Muhadjir Effendy Ngawur karena menggunakan kata Darurat militer.

Melalui akun Twitter--nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menilai pernyataan Muhadjir Effendy membuktikan tidak ada koordinasi pemerintah dalam penanganan covid-19 sangat lemah.

"Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?" tulis Fadli Zon, Sabtu 17 Juli 2021.

"Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid," katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved