Penyaluran KUR Tembus Rp220 Triliun, Diprioritaskan Sektor Produktif

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kementerian UMKM telah menyalurkan KUR sebesar Rp220 triliun dari plafon anggaran Rp300 triliun kepada 3,75 juta lebih debitur terhitung hingga 23 Oktober 2025.

Program KUR tersebut diprioritaskan untuk UMKM di sektor produktif agar menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, penyaluran itu berimplikasi pada terserapnya tenaga kerja hingga 11 juta orang. 

"Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang," kata Maman.

Mengacu pada riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap pengusaha penerima KUR rata-rata mempekerjakan dua sampai tiga orang tenaga kerja.

Baca juga: Dirut BRI: Kur Bantu Pelaku UMKM Makin Produktif

Baca juga: KUR BRI 2025 Masih Banyak, Hingga September Baru Terealisasi 74,40 Persen dari Target Rp175 Triliun

Dengan demikian, sebanyak 3,75 juta debitur KUR tahun ini telah memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 11 juta tenaga kerja.

"Hingga 23 Oktober, realisasi KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kami optimistis angka tersebut akan menembus 61–62 persen pada akhir Desember 2025," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat daya saing UMKM, Maman menegaskan bahwa kementeriannya akan segera meluncurkan platform SAPA UMKM dan Kartu Usaha.

SAPA UMKM dirancang sebagai platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah.

Melalui SAPA UMKM, para pengusaha yang telah terdaftar akan memperoleh Kartu Usaha, yang memungkinkan mereka menerima berbagai fasilitas dan insentif guna memperkuat usaha dan meningkatkan produktivitas.

Selain itu, Kementerian UMKM juga melaksanakan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro, yang menjadi wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam memberikan legalitas dan sertifikasi kepada pengusaha mikro.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong alokasi 30 persen infrastruktur publik sebagai area komersial bagi UMKM. Hingga kini, sebanyak 392 unit infrastruktur publik meliputi bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun telah ditempati oleh sekitar 6.400 UMKM. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS