Breaking News:

Berita Belu

Bupati dan Kajari Belu Tanda Tangan Memorandum of Understanding

dalam MoU itu sudah termuat hak dan kewajiban para pihak serta bersepakat untuk bekerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD dan Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfonsius G. Loe Mau, SH,MH menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), Senin 19 Juli 2021. 

Bupati dan Kajari Belu Tanda Tangan Memorandum of Understanding

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG.COM, ATAMBUA--Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD dan Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfonsius G. Loe Mau, SH,MH menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). 

Tujuan MoU ini untuk membantu penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya yang dihadapi Pihak Pertama. 

Penandatanganan MoU ini dilakukan di ruang kerja Bupati Belu, Senin 19 Juni 2021. Setelah tanda tangan MoU dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Belu, Rosalia Yeani E.R. Lalo, SH dengan Kajari BELU, Alfonsius G. Loe Mau, SH, MH. Turut hadiri Penjabat Sekda Belu, Frans Manafe, S.Pi.

Kepala Bagian Hukum Setda Belu -Rosalia Yeani E.R. Lalo, SH atas nama Bupati Belu menyampaikan, Penandatanganan MoU dan PKS antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Kejaksaan Negeri Belu dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik di wilayah hukum dan  perundang-undangan. 

Baca juga: Pergantian Alat Kelengkapan DPRD TTU Belum Dilakukan, Anggota Dewan Angkat Bicara

"Jadi, setelah adanya perjanjian Kerja sama ini diupayakan untuk saling berkoordinasi dalam memahami segala aturan dan ketentuan yang menjadi dasar kinerja dengan mengedepankan kesadaran dan ketaatan akan hukum,” kata Plt. Kabag Hukum. 

Lanjutnya, dalam MoU itu sudah termuat hak dan kewajiban para pihak serta bersepakat untuk bekerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. 

Kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menindaklanjuti MoU tersebut untuk bekerja sama dengan Kejari Belu dalam hal pendampingan hukum. 

"Kedepannya, setelah adanya kerjasama ini maka Organisasi Perangkat Daerah yang memerlukan bantuan hukum bisa  tindak lanjut dengan Kejari Belu misalnya ada yang membutuhkan pendampingan tender proyek, nasihat hukum dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan masing-masing", terang Rosalia. 

Baca juga: Pergantian Alat Kelengkapan DPRD TTU Belum Dilakukan, Anggota Dewan Angkat Bicara

Sebelumnya Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin menekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) agar disiplin dan cermat dalam melaksanakan tugas.

Bila ada persoalan di lapangan segera didiskusikan sebelum terjadi penyimpangan. 

Bupati juga mengingatkan ASN terutama pengelola anggaran agar tidak melakukan korupsi.

Bila korupsi masih terjadi, maka kinerja pemerintah tidak baik. (*). 

Berita Belu terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved