Breaking News:

Berita TTU

Pergantian Alat Kelengkapan DPRD TTU Belum Dilakukan, Anggota Dewan Angkat Bicara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT angkat bicara perihal pergantian

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Ferry Ndoen
POS KUPANG/THOMAS MBENU NULANGI
Arifintus Talan. 

Pergantian Alat Kelengkapan DPRD TTU Belum Dilakukan, Anggota Dewan Angkat Bicara

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT angkat bicara perihal pergantian alat Kelengkapan DPRD di tubuh lembaga legislatif tersebut. 

Pasalnya, hingga saat ini salah satu PAW Anggota DPRD TTU, Dionisius Ulan belum dimasukan dalam salah satu alat kelengkapan DPRD.

Kepada POS-KUPANG.COM, Minggu, 19/07/2021, Anggota DPRD TTU Arifintus Talan menuturkan, setelah pengunduran diri Wakil Ketua I DPRD TTU Amandus Nahas untuk mengikuti perhelatan Pemilukada pada tahun 2020 lalu, Partai Golkar kemudian mengusulkan Agustinus Tulasi untuk menempati jabatan tersebut.

Pasca Dionisius Ulan dilantik menjadi PAW DPRD dari Fraksi Golkar, Ia belum dimasukan dalam salah satu alat kelengkapan DPRD TTU. Hal ini diketahui pasca dilakukan rapat antara komisi II DPRD TTU dan para pejabat dari Kemenkumham beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Dionisius Ulan sampai saat ini belum masuk dalam alat kelengkapan DPRD, karena ada kekosongan hukum.

Baca juga: Satgas Covid-19 Kabupaten TTU Kembali Semprot Desinfektan Semua Fasilitas Umum di Kota Kefamenanu

"Pasal-pasal yang ada di PP 12 dan Tatib DPRD Timor Tengah Utara, belum menjamin satu pasal dan satu ayat pun yang untuk kemudian saudara Dionisius Ulan masuk ditempatkan di salah satu alat kelengkapan DPRD," jelasnya.

Ihwal persoalan tersebut, Arifintus meminta Pimpinan DPRD mengagendakan pengisian Dionisius Ulan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD.

Disampaikan Anggota DPRD dari partai PKS ini, dalam perbincangan bersama pejabat Kemenkumham, muncul dua saran yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini yakni; merevisi Tatib DPRD TTU dan membuat peraturan DPRD.

Meskipun demikian, hingga saat ini pimpinan DPRD TTU belum memberi respon terhadap saran dari pihak Kemenkumham untuk segera merevisi Tatib tersebut.

"Menurut kami, pimpinan kami belum terlalu responsif terhadap dinamika yang ada di DPRD Timor Tengah Utara. Padahal itu urgen," beber Arifintus. (CR5)

Berita TTU Lainnya

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved