Breaking News:

Opini Pos Kupang

Perangkap Pertumbuhan dan Isu Kemiskinan

Ada yang menarik dari dua berita berikut ini. Pertama, BPS (2021) merilis data pertumbuhan ekonomi NTT, sebesar 0,12 persen

Editor: Kanis Jehola
Perangkap Pertumbuhan dan Isu Kemiskinan
DOK POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

Oleh Habde Adrianus Dami, Mantan Sekda Kota Kupang, Pendiri Institut Kebijakan Publik dan Penganggaran (KUPANG Institute)

POS-KUPANG.COM - Ada yang menarik dari dua berita berikut ini. Pertama, BPS (2021) merilis data pertumbuhan ekonomi NTT, sebesar 0,12 persen, sehingga masuk 10 propinsi yang tumbuh positif ditengah pandemi.

Kedua, Gubernur NTT : belum tahu jelas orang miskin NTT, ini namanya peperangan melawan hantu (Kompas.com, 04/06/2021).

Bagaimana sifat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dalam pandangan saya, keterkaitan yang ada saat ini sepihak atau a-simetris. Logikanya, pembangunan ekonomi memang menghasilkan kemajuan sesuai indikator ekonomi (pertumbuhan ekonomi), tetapi secara etis, keberhasilan itu harusnya tidak menimbulkan korban (kemiskinan).

Karena itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masih terus menjadi isu perdebatan dan refleksi pemikiran, baik dalam tataran teoritis maupun empirik. Hubungan antar keduanya mengandung paradoks dan penuh dengan komplikasi.

Baca juga: Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Anggota DPRD TTS Dinyatakan P21

Baca juga: Hasil Euro 2020 -Prancis vs Jerman: Juara Dunia Awali Euro 2020 dengan Sempurna, Der Panzer Tumbang

Tulisan ini mencoba menguraikan intisari dari pertumbuhan ekonomi serta relevansi dan implikasinya dalam pengentasan kemiskinan.

Dilema Pertumbuhan

Pemerintah sangat kuat dan dominan dalam perekonomian. Akibatnya, pengusaha dan masyarakat bergantung pada pemerintah. Konsekuensinya, pemerintah jadi "mesin pertumbuhan ekonomi"-sumber penggerak investasi dan pengalokasian sumberdaya pembangunan.

Itu berarti bahwa pemerintah mesti mampu mengkapitalisasi modal dan sumberdaya yang kita miliki. Meskipun begitu, tetap ada dilema antara orientasi kebijakan propasar dan prorakyat.

Persoalannya bukan sekedar pro atau kontra terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pembangunan ekonomi yang dilakukan selain menciptakan pertumbuhan setinggi-tingginya, harus pula ikut menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, sekaligus menciptakan tambahan pendapatan masyarakat bagi rumah tangga. Disinilah letak krusial masalahnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved