Breaking News:

Pemkot Kupang Enggan Hadiri Sidang Pertanggungjawaban Keuangan, DPRD Kecewa

Pihak Pemkot Kupang Enggan Hadiri Sidang Pertanggungjawaban Keuangan, DPRD Kecewa

Editor: Kanis Jehola
Pemkot Kupang Enggan Hadiri Sidang Pertanggungjawaban Keuangan, DPRD Kecewa
POS-KUPANG.COM//Irfan Hoi
Sidang LKPj Wali Kota Kupang Tahun 2020 di DPRD Kota Kupang

Pihak Pemkot Kupang Enggan Hadiri Sidang Pertanggungjawaban Keuangan, DPRD Kecewa

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Kota Kupang ( Pemkot Kupang) enggan hadiri dan memberi tanggapan ke  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan sidang paripurna ke 14 perihal tanggapan Wali Kota Kupang atas pemandangan umum fraksi-fraksi dalam pertanggungjawaban keuangan di tahun anggaran 2020.

Sidang dengan agenda tersebut sedianya digelar pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 10.00 WITA, namun dikarenkan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore tidak menghadiri sidang itu sehingga diskors ke pukul 19.00 WITA. Di jam tersebut kembali ditunda akibat belum hadirnya Wali Kota sehingha di skors ke Rabu 16 Juni 2021 pukul 10.00 WITA.

Agenda sidang pun kembali dibatalkan dan diskors ke pukul 13.00 WITA menyusul ketidakhadirannya Wali Kota Jefri. Di pukul 13.00 WITA, agenda ini pun kembali ditunda sehari yang disebabkan tidak hadirnya Wali Kota Jefri Riwu Kore, Wakil Wali Kota dan sekretaris daerah serta para asisten.

Baca juga: Implementasi Inpres Nomor 2 /2021 kepada Kejari Sumba Barat Dapat Menyejahterakan Pekerja

Baca juga: PLN Dorong Petani Produktif dengan PROLIGA

Pelaksana tugas (PLT) Sekretaris Dewan Elvianus Wairata kemudian ditugaskan DPRD Kota Kupang untuk melakukan komunikasi dengan Pemkot Kupang untuk bisa memberi kepastian terkait kelanjutan sidang.

Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Paulus Padron mengatakan pihaknya melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) sedang berkoordinasi dengan Pemkot untuk memberi kepastian kelanjutan sidang.

"Dari kemarin malam itu kan, Kepala Daerah baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota tidak hadir, padahal harusnya mereka baca," katanya, Rabu 16 Juni 2021.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19, PLN Jaga Keandalan Listrik Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan

Baca juga: OJK Percepat Vaksinasi Untuk Industri Jasa Keuangan

Dia menjelaskan, saat ketidakhadiran kedua pimpinan Pemkot ini agar diikuti dengan pendelegasian sehingga proses sidang bisa dilanjutkan. Sementara kehadiran Sekretaris Daerah baginya tidak bisa memberikan penjelasan akibat belum ada pendelegasian dari Wali Kota Kupang.

Paulus menyebut sebelum dimulainya sidang hari ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemkot melalui Plt sekwan untuk membicarakan terkait dengan kehadiran Pemkot di DPRD.
Sekda Kota Kupang yang ditemui  Plt Sekwan juga tidak bisa menghadiri sidang dikarenakan tidak ada arahan apapun dari Wali Kota Kupang.

"Saat kita buka sidang tadi juga Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda dan Asisten juga tidak hadir sehingga kita tutup sementara untuk kita berkoordinasi," ujarnya.

Disebutkannya, usai penudaan sidang ini, dilakukan rapat bersama ketua fraksi dan telah diputuskan agar Plt sekwan melakukan koordinasi yang intens dengan Pemkot untuk kelanjutan sidang.

Politisi NasDem ini juga memberi warning kepada Pemkot apabila kembali tidak menghadiri sidang DPRD akan mengadukan hal tersebut ke pemerintah provinsi.

"Harusnya pemerintah yang bangun komunikasi dengan DPRD karena ini kan kebutuhan pemerintah untuk pertanggungjawaban mreka, tapi kami berniat baik melalui sekwan untuk menjembatani sebagai perwakilan pemerintah yang ada di lembaga ini," jelasnya.

Paulus mengaku menyayangkan sikap Pemkot yang tidak menghargai lembaga DPRD dengan tidak hadir untuk melakukan pertanggungjawabkan penggunaan anggaran di tahun 2020.
(Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved