Breaking News:

Ada Selisih Realisasi Penggunaan Anggaran Covid-19, PMKRI Larantuka Akan Laporkan ke APH

Ada selisih realisasi penggunaan anggaran Covid-19, PMKRI Larantuka akan laporkan ke APH

Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Ketua Presidium PMKRI Cabang Larantuka, Desidarous Sabon dan Komda PMKRI Regional Flores Larantuka-Labuan Bajo, Marselinus Atapukan 

Ada selisih realisasi penggunaan anggaran Covid-19, PMKRI Larantuka akan laporkan ke APH

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengaku akan melaporkan dugaan manipulasi realisasi penggunaan anggaran covid-19 ke aparat penegak hukum ( APH).

"PMKRI secara kelembagaan akan lanjutkan persoalan itu ke APH. Karena lembaga DPRD sudah tidak punya power," ujar Ketua Presidium PMKRI Cabang Larantuka, Desidarous Sabon kepada wartawan, Jumat 11 Juli 2021.

Menurut dia, PMKRI mengecam kejahatan penggunaan anggaran covid-19 di Flores Timur. Pasalnya, dalam LKPJ bupati 2020, ditemukan selisih penggunaan anggaran covid-19 mencapai Rp. 11 miliar lebih.

Baca juga: Gibran Rakabuming Disebut Layak Pimpin KNPI, M Qodari Bilang Putra Presiden Jokowi Sangat Pantas

Baca juga: Lantik 242 Wisudawan, Rektor Unimor: Sudah 8771 Sarjana Dilahirkan dari Lembaga Pendidikan Ini

"Kita gugat akuntabilitas dan kejahatan manipulasi anggaran covid dalam LKPJ bupati. Sangat disayangkan refocusing anggaran yang mengabaikan hak rakyat Flotim," katanya.

Komda PMKRI Regional Flores Larantuka-Labuan Bajo, Marselinus Atapukan mengatakan alasan ia menyebut DPRD tidak produktif karena DPRD melalui pansus mendiamkan temuan selisih penggunaan anggaran covid-19. Ironisnya, selisih anggaran itu ada di LKPJ Bupati tahun 2020.

Baca juga: SMK Negeri 1 Ile Ape: Komunikasi Sekolah Dengan Orang Tua Wali Siswa Dalam Bingkai E-Rapor

Baca juga: Komda Lansia NTT: Saling Tolong Sesama Lansia Pasca Bencana Seroja Hantam NTT

"Contohnya, di dinas kesehatan kami menemukan selisih penggunaan anggaran yang realisasinya Rp 82 miliar lebih, tapi jika ditotalkan peruraian kegiatan ada Rp 81 miliar lebih. Artinya, selisih anggaran itu sebesar Rp 725 juta lebih. Nah, bagi kami ini manipulasi angka untuk meraup keuntungan besar.
Semua angka yang yang dihitung merupakan realisasi anggaran dalam LKPJ bupati," tandasnya.

Dihadapan mahasiswa, Asisten II Setda Flotim, Petrus Pedo Maran mengaku pemerintah siap menerima tuntutan mahasiswa dan berjanji menjadwalkan dialog terbuka bersama mahasiswa.

"Pak bupati masih di luar daerah. Kami akan sampaikan untuk dipelajari," katanya.

Berikut empat tuntutan PMKRI :

1. Menolak keabsahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur tahun 2020.

2. Mendesak DPRD Kabupaten Flores Timur agar segera membentuk Pansus Investigatif paling lambat satu minggu kedepan.

3. Mengutuk keras sikap DPRD yang membiarkan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam LKPJ Bupati Flores Timur tahun 2020.

4. Mendesak Bupati Flores Timur agar segera membayar ganti rugi atas pembebasan lahan untuk perluasan jalan dari Weri sampai Watowiti. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved