Breaking News:

Salam Pos Kupang

Pinjaman Daerah Solusi Bangun NTT?

Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sikka dan beberapa kabupaten lainnya menempuh jalan dengan pinjaman

Editor: Kanis Jehola
Pinjaman Daerah Solusi Bangun NTT?
DOK POS-KUPANG.COM
Logo Pos Kupang

POS-KUPANG.COM - KONDISI keuangan daerah yang minus memicu pemerintah daerah mencari solusi tepat mengatasinya. Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sikka dan beberapa kabupaten lainnya menempuh jalan dengan pinjaman.

Hal ini dilakukan agar program pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan roda pemerintahan tetap berjalan. Masyarakat umum tidak tahu dari mana pemerintah mendapatkan uang, yang mereka tahu pembangunan dan roda pemerintahan harus tetap jalan.

Setelah meminjam dana dari Bank NTT dan PT Sarana Multi Infrasfruktur (PT SMI) pada tahun 2019 dan 2020, Pemprov NTT kembali meminjam Rp 1,5 triliun dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021.

Baca juga: Pembatalan Keberangkatan Haji -- MUI Sumba Timur Minta Calon Jamaah Haji Jangan Kecewa

Baca juga: Gawat, Mulai Garam, Gula, Beras, Sayur Akan Dikenai Pajak Sembako Oleh Pemerintah, Ini Rinciannya

Dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah, Zakarias Moruk, pinjaman dari PEN untuk menunjang kebijakan lima bidang urusan, yakni pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan jaringan irigasi serta air bersih, pengembangan budidaya ikan kerapu, ikan kakap dan kakap putih, pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan, pengembangan peternakan dan pakan ternak serta pengembangan perhutanan sosial.

Dilihat dari pemanfaatannya, pinjaman Rp 1,5 triliun ini lebih pada membiayai usah-usaha produktif atau investasi yang harus didukung dengan prasarana jalan, irigasi dan air bersih.

Terobosan Pemprov NTT ini, patut diapresiasi walaupun terjadi pro dan kontra. Fraksi Partai Golkar DPRD NTT mewanti-wanti Pemprov NTT yang dinilai kurang hati-hati dalam perencanaan dan pengelolaan pinjaman itu.

Fraksi Golkar menilai pemprov belum memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan kredit.

Baca juga: Piala AFC 2021 : Fans Bali United Pemicu Nouri Ungkap Hal Dipendam Selama Peminjaman Klub di Irak

Baca juga: Tingkatkan Peran Perempuan, DWP Rapat Perdana Dengan Ketua TP-PKK Kabupaten Manggarai 

Setelah dikaji lalu DPRD belum memberikan persetujuan dan meminta Gubernur untuk melakukan pengkajian secara komprehensif melalui proposal yang lebih rinci. DPRD NTT tentu mengkaji secara politik sedangkan Pemprov NTT mengkaji dan menitikberatkan pada urgensi.

Apa urgen Pemprov NTT harus membangun infrastruktur jalan, irigasi dan air bersih serta investasi di bidang perikanan, peternakan dan perhutanan?

Terlepas dari itu semua, kita patut mengambil hikmah dan memikirkan terkbosan baru agar kondisi keuangan daerah tidak minus lalu ditutup dengan pinjaman. Pemprov NTT dan tentunya harus didukung secara politik oleh DPRD perlu melakukan terobosan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menumbuhkan UKM dan UMKM dan menumbuhkan pasar.

Perda-perda yang terkait dengan pendapatan daerah harus diefektifkan, bukan hanya dijadikan pajangan. Pemprov dan DPRD NTT juga perlu menetapkan regulasi terkait dengan sumber-sumber pendapatan sehingga tidak bergantung pada DAU, DAK dan pinjaman. Apakah pinjaman daerah menjadi solusi yang tepat? *

Kumpulan Salam Pos Kupang

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved