Breaking News:

Ketua KRBF : Jangan Lindungi Kasus Korupsi dengan Alasan Kekurangan Anggaran

Ketua KRBF : jangan lindungi kasus korupsi dengan alasan kekurangan anggaran

Ketua KRBF : Jangan Lindungi Kasus Korupsi dengan Alasan Kekurangan Anggaran
POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), Maria Sarina Romakia

Ketua KRBF : jangan lindungi kasus korupsi dengan alasan kekurangan anggaran

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA- Sebanyak 11 kasus dugaan korupsi yang dilaporkan saat ini masih mengendap di inspektorat daerah ( Irda) Kabupaten Flores Timur ( Flotim).

11 kasus yang dilimpahkan aparat penegak hukum (APH) ke inspektorat itu yakni, proyek SPAM Ile Boleng dana desa Moton Wutun, talud pengaman pantai di desa Bubuatagamu, Talud pengaman pantai desa Watobuku, kasus penjarangan mete, dana desa Kenotan, kasus panwas, dana desa Waitukan, dana desa Ile Padung, dana desa Watohari dan dana desa Duablolong.

Dari 11 kasus itu, baru satu kasus yang dikembalikan ke APH dan saat ini kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang, yaitu kasus SPAM IKK Ile Boleng. Kepala Inspektorat daerah dihadapan Pansus DPRD Flotim beralasan kekurangan anggaran dan tenaga auditor penanganan kasus itu.

Baca juga: Promo Alfamart Terbaru Kamis 10 Juni 2021, Ada Voucher Cashback 10%, Promo Beli 1 Gratis 1

Baca juga: NTT Kembali Terima Distribusi Vaksin Corona Sinovac untuk UMKM

Menanggapi itu, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF), Maria Sarina Romakia mendorong DPRD agar jeli melihat persoalan ini. Pasalnya, kasus-kasus itu tengah menjadi sorotan publik.

"Ini penting bagi DPRD sehingga tidak ada anggapan bahwa DPRD juga berusaha melindungi kasus-kasus korupsi yang tengah diaudit Irda," ujarnya kepada wartawan, Kamis 10 Juni 2021.

KRBF mengaku prihatin dengan pengakuan oleh kepala inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah yang tidak dibekali dengan anggaran yang cukup.

Baca juga: Pinjaman Daerah Solusi Bangun NTT?

Baca juga: Pembatalan Keberangkatan Haji -- MUI Sumba Timur Minta Calon Jamaah Haji Jangan Kecewa

Di tengah banyaknya dugaan korupsi di kabupaten Flores Timur, kata dia, seharusnya inspektorat daerah diberi alokasi anggaran yang cukup. Hal ini penting bagi pemerintah dan juga publik.

"Jika audit bisa dilakukan dengan baik dengan anggaran yang cukup, maka akan jadi jelas. Pemerintah dapat bekerja dengan tenang dan publik mendapatkan kepastian hukum," katanya.

Ia menambahkan, untuk mendukung kinerja inspektorat daerah, KRBF berniat meggalang donasi untuk aktivitas auditor di inspektorat daerah.

"Apa yang disampaikan oleh Irda bahwa pihaknya kekurangan auditor, diklat penambahan kapasitas auditor yang tidak bisa diikuti sesungguhnya adalah potret dari tidak berpihaknya pemerintah pada pentingnya pengawasan internal. Sebagai masyarakat kita dapat saja bertanya ada apa sehingga pemerintah dan DPRD Flores Timur tidak berpihak pada persoalan anggaran di Irda. Sangat disayangkan," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved