Breaking News:

Di Sidang Paripurna DPRD Sumba Barat, Bupati Yohanis Dade: Tarik Seluruh Aset Daerah

Di sidang paripurna DPRD Sumba Barat, Bupati Yohanis Dade: tarik seluruh Aset Daerah di tangan tidak berhak

Penulis: Petrus Piter | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/Petrus Piter
Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H membacakan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumba Barat atas LKPJ Bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020 di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Selasa (8/6/2021) 

Di sidang paripurna DPRD Sumba Barat, Bupati Yohanis Dade: tarik seluruh Aset Daerah di tangan tidak berhak

---Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menegaskan menarik seluruh aset daerah terutama kendaraan dinas operasional  baik sepeda motor, mobil dan juga tractor besar serta penertiban aset tanah (lahan) yang ditempati orang yang tidak berhak.

Penertiban kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional pemerintah  yang sampai saat ini berada ditangan-tangan orang yang tidak berhak patut dilakukan demi memperlancar tugas staf pemerintah yang sedang aktif menjalankan tugas pemerintahan sekarang. Dan proses penertiban kendaraan itu sedang berjalan.

Harapan seluruh aset daerah itu dapat ditertibkan dalam waktu secepatnya. Sebab hal itu juga menjadi target program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Sumba Barat periode 2021-2024, Yohanis Dade, S.H- John Lado Bora Kabba.

Baca juga: Warga Desa Usapinonot Pertanyakan Progres Penanganan Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa 

Baca juga: 20 Tahun Lepas dari Indonesia,Timor Leste Terima Kenyataan 50% Anak-anaknya Kurang Gizi dan Stunting

Hal itu mengingat keuangan daerah terbatas sehingga tidak memungkinkan setiap tahun,  pemerintah daerah mengadakan kendaraan baru. Apalagi kendaraan dinas yang berada ditangan orang yang tidak berhak masih layak beroperasi.

Demikian jawaban pemerintah Sumba Barat terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas LKPJ Bupati Sumba Barat tahun anggaran 2020 sebagaimana dibacakan Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H  pada sidang paripurna DPRD Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD, Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD, Lukas Lebu Gallu, S.H di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Selasa (8/6/2021).

Menurutnya penertiban aset itu juga sebagai upaya pemerintah daerah mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK yang mana selama ini hanya meraih wajar dengan pengecualian (WDP).

Baca juga: Karyawan Toko Buah Tetiba Dapat Uang Rp 1 Miliar, Saat Ditelusuri Ternyata Uang dari Menteri, Lho?

Baca juga: Musa: Belum Ada Informasi Terkait Pemotongan Kuota CPNS dan P3K

Karena itu, pemerintah berkomitmen harus menertibkan seluruh aset daerah yang kini masih berada ditangan orang-orang yang tidak berhak. Hal itu demi kebaikan bersama memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah melayani masyarakat daerah ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved