Bupati Alor Marahi Mensos

Sisi Lain Seorang Amon Djobo Bupati Alor, Tidur di Jalan Rabat Demi Warga Hingga Dijilati Kambing

Sisi Lain Seorang Amon Djobo Bupati Alor, Tidur di Jalan Rabat Demi Warga Hingga Dijilati Kambing

Penulis: Gerardus Manyela | Editor: maria anitoda
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Sisi Lain Seorang Amon Djobo Bupati Alor, Tidur di Jalan Rabat Demi Warga Hingga Dijilati Kambing 

POS-KUPANG. COM- Sisi Lain Seorang Amon Djobo Bupati Alor, Tidur di Jalan Rabat Demi Warga Hingga Dijilati Kambing

Demi melayani rakyat di Alor kepulauan, Bupati Alor, Amon Djobo rela tidur di alam terbuka, karena saat tiba di pulau itu warganya sudah tidur pulas.

Bupati Amon Djobo tak mau mengganggu warganya yang sedang istirahat dan memilih tidur alam terbuka,tepatnya di jalan rabat pinggir kampung agar besok pagi bisa bertemu warga di daerah yang kesulitan air tersebut. 

Baca juga: Inilah 5 Tindakan Kontroversial Bupati Alor Amon Djobo, Ancam Perwira TNI AD Hingga Marahi BPK

Baca juga: Inilah 5 Tindakan Kontroversial Bupati Alor Amon Djobo, Ancam Perwira TNI AD Hingga Marahi BPK

Menjelang pagi sekitar pukul 05.00 Wita, dirinya merasakan telapak kaki dijilat sesuatu.

Betapa terkejutnya Bupati Amon Djobo ketika menyadari bahwa binatang yang menjilatnya adalah seekor kambing.

Dirinya meneteskan air mata melihat kambing tersebut, entah mengingat bahwa di situ tempatnya, bukan tempat seorang bupati tidur atau mau memberitahukan bahwa dirinya haus dan sedang mencari air.

Kisah unik yang menginspurasi ini diceriterakan Bupati Amon Djobo saat menerima pimpinan Pos Kupang di ruang kerjanya, Jumat 28/6/2019 lalu.

Menurut Bupati Amon Djobo, dirinya adalah orang sederhana, apa adanya yang selalu turun ke desa-desa untuk melihat kehidup riil masyarakat yang masih banyak miskin.

Hampir setiap hari dirinya ke desa, tidur di desa dan makan apa adanya bersama masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai panggilan nurani seorang bupati yang 35 tahun bekerja di lingkungan birokrat sebagai Aparat Sipil Negara (ASN).

Untuk itu Bupati Amon Djobo memberikan contoh dan mengingatkan agar ASN di wilayanya jangan hanya berpikir tentang uang.

Mindset birokrat harus dirubah dengan kerja keras dan nyata untuk masyarakat miskin agar bisa hidup layak seperti warga lain yang berkecukupan.

Pola pikir dan pola tindak birokrat dulu yang hanya berkutat dengan administrasi harus dihilangkan.

Semua pimpinan SKPD harus tahu apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Baca juga: Dimaki-maki Bupati Alor Amon Djobo, Begini Jawaban Cerdas Mensos Risma, Apa?

Baca juga: Ternyata Ini Penyebab Bupati Alor Marah Menteri Sosial Tri Rismaharini

Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat pimpinan SKPD harus turun ke desa bukan duduk terus di belakang meja atau perjalanan dinas ke Kupang atau Jakarta tapi tidak tahu apa yang harus dibuat untuk rakyat. 

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Nama Bupati Alor kini tengah naik daun.

Pria bernama Amon Djobo ini baru saja membuat heboh jagat media sosial.

Sebuah video singkat beredar dimana Bupati Alor tersebut  memarahi staf Kemensos dan bahkan menyinggung Menteri Sosial Risma.

Kemarahan pria kelahiran Kalabahi, 22 Februari 1960 ini terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Viralnya video Amon Djobo ini mengingatkan kita pada beberapa kontroversi yang pernah dibuat oleh Bupati Alor ini.

Apa saja? Yuk kita bedah satu-per satu Kontroversi Amon Djobo Bupati Alor:

1. Mengancam Perwira TNI Angkatan Darat

Bupati Alor, Provinsi NTT, Amon Djobo sebelumnya dilaporkan ke Polda NTT dan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghinaan terhadap perwira TNI Angkatan Darat pada 16 Desember 2020. 

Kasus dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Bupati Alor NTT, Amon Djobo terhadap Kasi Log Korem 161 Kupang, Kolonel CPI. Imanuel Yoram Dionisius Adoe akhirnya diselesaikan di ruang kerja Gubernur NTT, Jumat (18/12) pagi.

Kasus yang telah masuk ke ranah hukum setelah anggota TNI, Dibya Sista Arlam melaporkannya ke Polda NTT pada Senin, 19 Oktober 2020 lalu itu pun mereda tensinya setelah pertemuan yang yang berlangsung sekira 1 jam. 

Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan para pejabat Kodam IX/Udayana di Kantor Gubernur NTT.

Baca juga: Marahi Menteri Sosial Tri Rismaharini, Bupati Alor NTT : Mereka Langkahi Pemerintah Daerah 

Baca juga: Diduga Karena Hal Ini, Bupati Alor di NTT Marahi Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos RI, Apa?

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak bersama rombongan tiba di ruang kerja Gubernur NTT sekitar pukul 11.00 Wita. Selain Pangdam Maruli, rombongan juga terdiri dari para pejabat utama Kodam IX/Udayana, Danrem 161 Wita Sakti Brigjen Samuel Petrus Hehakaya serta para pejabat Korem Wirasakti. 

Setelah pertemuan tertutup semalam hampir satu jam, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tampak mengantar Pangdam Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan rombongan menuju mobil. Saat itu, tampak Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi pun turut mendampingi. Ada pula staf ahli bidang politik dan Keamanan Ima Blegur dan Bupati Alor Amon Djobo. 

Kepada wartawan sebelum meninggalkan kantor Gubernur NTT, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menegaskan persoalan antara Bupati Alor NTT Amon Djobo dan Kasi Log Korem 161 Kupang, Kolonel CPI. Imanuel Yoram Dionisius Adoe telah selesai. 

2. PNS 35 Tahun

Sebelum menjadi bupati Alor, Amon Djobo adalah seorang PNS yang bekerja selama 35 tahun.

3. Mutasi Ribuan ASN

Baca juga: Diduga Karena Hal Ini, Bupati Alor di NTT Marahi Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos RI, Apa?

Amon pernah dikritik sebab memutasi ASN secara besar-besaran di Alor.

Ia melakukan mutasi tersebut 6 bulan sebelum pilkada, pemberhentian dan pemecatan terhadap 1.381 ASN.

Amon Djobo dianggap menyalahi UU Pilkada dan dilaporkan ke Bawaslu Jakarta Maret 2019.

4. Dapat Gelar WTP dari BPK Malah Ancam Tutup BKAD Alor

Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia tentu akan sangat senang bila mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK

Tidak halnya dengan Kabupaten Alor, Bupati pulau kenari itu malah marah-marah karena mendapat predikat itu.

Ia bahkan mengancam menutup BKAD Alor dan memintah masyarakat langsung ke BPK untuk mendapat pelayanan

Viral di media sosial video yang memperlihatkan Bupati Kabupaten Alor, Amon Djobo memarahi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di pinggir jalan protokol di wilayah itu.

Video yang memperlihatkan Amon marah-marah diunggah chanel YouTube Kaka Dorang, Jumat (17/7/2020).

Amon marah karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada pemerintahannya.

Baca juga: Dimaki-maki Bupati Alor Amon Djobo, Begini Jawaban Cerdas Mensos Risma, Apa?

Padahal, kinerja dan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD ) Alor menurutnya tidak maksimal.

Dalam video tampak Amon memarahi puluhan ASN yang berbaris di jalan. Terdengar kalimat umpatan dari mulut Amon.

Amon mengancam akan menutup kantor BKAD selama dua pekan. "Dua minggu bupati tutup kantor keuangan, karena pekerjaan, pelayanan tidak maksimal. BPK campur tangan tentang masalah keuangan Kabupaten Alor. Oleh karena itu BPK harus bertanggung jawab saya tutup kantor itu. Saya yang bupati, bukan mereka," ujar Amon.

Menurut Amon, jika ada pelayanan yang tidak lancar, maka dia akan menyuruh masyarakat untuk mendatangi kantor BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur.

"Kalau ada pelayanan-pelayanan tersumbat, saya suruh masyarakat pergi ke BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dorang (mereka)tanggung jawab," ujarnya.

Dia meminta BPK bertanggung jawab terhadap keuangan di Alor karena BPK dinilai melakukan pemeriksaan yang tidak jelas.

"Maka saya suruh tutup kantor BKAD. Untuk itu ketua tim BPK bertanggung jawab terhadap pelayanan keuangan di Kabupaten Alor," katanya.

Masih menurut Amon Djobo, seharusnya Kabupaten Alor mendapat predikat disclaimer, bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5. Marahi Staf Kemensos dan Mensos Risma

Sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Dalam video itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.

Amon marah, karena bantuan PKH itu diurus oleh DPRD Alor.

Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu.

Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Saking kesal, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.

Baca juga: Bupati Alor Marah Mensos Risma, Ketua DPRD Alor : Etika Sopan Santun Tidak Ada Masyarakat Alor Malu

Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Dimaki-maki Bupati Alor Amon Djobo, Begini Jawaban Cerdas Mensos Risma, Apa?

Baru-baru ini beredar video kemarahan Bupati Alor, Amon Djobo kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemarahan Amon Djobo diduga dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang menurut dia diurus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait dengan hal tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini pun memberikan penjelasan.

Risma mengatakan, bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis seroja di NTT.

"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021).

Risma mengatakan, pada saat bantuan tersebut dikirimkan, dia sama sekali tidak bisa menghubungi siapa pun, baik staf Kemensos maupun pihak Pemerintah Daerah Alor.

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepingin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis.

Tapi kita tidak bisa masuk ke Pulau itu (Alor).

Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas ,staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.

Selain jaringan terputus, menurut Risma, kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT juga terhambat di pelabuhan, karena kondisi cuaca yang buruk.

"Kita tidak bisa merapatkan bantuan, karena cuacanya buruk, sehingga syahbandar mengatakan tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti," kata Risma.

Risma bahkan mengaku sempat putus asa pada saat itu.

Kemudian di tengah ketidakjelasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.

"Saat itu kemudian ada lah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan tapi tidak bisa (masuk).

Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti'," kata Risma.

Tanpa pikir panjang, Risma menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat diterima masyarakat terdampak bencana.

"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di grup media sosial, tampak Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Kemensos.

Video itu direkam di rumah jabatan Bupati Alor.

Para staf yang duduk berhadapan dengan Amon terdiam dan tak berkutik saat mendengarkan ucapan sang Bupati.

Amon yang terlihat kesal sempat menyinggung Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Tak hanya itu, dia juga mengancam akan melempar kursi kepada para staf Kemensos.

Para staf juga diusir agar segera meninggalkan Kabupaten Alor.

Usai memarahi staf Kemensos, Amon berjalan meninggalkan mereka.

Kemarahan Amon diduga dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia menumpahkan kekesalannya lantaran bantuan PKH diurus oleh DPRD Alor.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon menyampaikan bahwa pihak Kemensos tidak menghargai Pemkab Alor.

Amon menyatakan, bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu.

Saat dikonfirmasi, Amon tak menampik bahwa pria di dalam video tersebut adalah dirinya.

Namun, ia tak mengingat kapan kejadian itu berlangsung.

Ia menegaskan, apa yang disampaikan dalam video adalah fakta di lapangan.

Berita Bupati Alor Marahi Mensos Risma

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved