Diduga Karena Hal Ini, Bupati Alor di NTT Marahi Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos RI, Apa?

Diduga Karena Hal Ini Bupati Alor di NTT Marahi Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos, Apa?

POS-KUPANG.COM – Sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Dalam video itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.

Amon marah, karena bantuan PKH itu diurus oleh DPRD Alor.

Baca juga: Viral Video Bupati Alor di NTT Marah terhadap Menteri Risma dan Usir Staf Kemensos, Kenapa?

Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu.

Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Saking kesal, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.

Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.

Terkait hal itu, Bupati Alor Amon Djobo, yang dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa 1 Juni 2021 membenarkan video viral itu.

Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.

Baca juga: Saat Mandi di Pantai, Dua Warga Kabupaten Alor Tewas Terseret Ombak

Amon menuturkan, bantuan PKH itu dikasih ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan tapi dikasih ke partai politik.