Sisi Lain Seorang Amon Djobo Bupati Alor, Tidur di Jalan Rabat Demi Warga Hingga Dijilati Kambing

Menurut Amon, jika ada pelayanan yang tidak lancar, maka dia akan menyuruh masyarakat untuk mendatangi kantor BPK perwakilan Nusa Tenggara Timur.

"Kalau ada pelayanan-pelayanan tersumbat, saya suruh masyarakat pergi ke BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dorang (mereka)tanggung jawab," ujarnya.

Dia meminta BPK bertanggung jawab terhadap keuangan di Alor karena BPK dinilai melakukan pemeriksaan yang tidak jelas.

"Maka saya suruh tutup kantor BKAD. Untuk itu ketua tim BPK bertanggung jawab terhadap pelayanan keuangan di Kabupaten Alor," katanya.

Masih menurut Amon Djobo, seharusnya Kabupaten Alor mendapat predikat disclaimer, bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5. Marahi Staf Kemensos dan Mensos Risma

Sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang berisi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini, beredar di grup media sosial.

Dalam video itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian tersebut.

Amon marah, karena bantuan PKH itu diurus oleh DPRD Alor.

Amon menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Amon pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Amon mengaku, akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu.

Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Saking kesal, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.

Baca juga: Bupati Alor Marah Mensos Risma, Ketua DPRD Alor : Etika Sopan Santun Tidak Ada Masyarakat Alor Malu

Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.

BACA JUGA BERITA LAINNYA:

Dimaki-maki Bupati Alor Amon Djobo, Begini Jawaban Cerdas Mensos Risma, Apa?

Baru-baru ini beredar video kemarahan Bupati Alor, Amon Djobo kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemarahan Amon Djobo diduga dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang menurut dia diurus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait dengan hal tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini pun memberikan penjelasan.

Risma mengatakan, bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis seroja di NTT.

"Ta jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Viaduct, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021).

Risma mengatakan, pada saat bantuan tersebut dikirimkan, dia sama sekali tidak bisa menghubungi siapa pun, baik staf Kemensos maupun pihak Pemerintah Daerah Alor.

"Saya mengirim barang saat itu dari Jakarta jauh, kita kepingin cepat, jadi kita kirim dari Surabaya, karena kalau dari Surabaya angkutan itu gratis.

Tapi kita tidak bisa masuk ke Pulau itu (Alor).

Saya hubungi bagaimana kondisi di sana, karena hampir seluruh NTT kena, saya hubungi kepala dinas ,staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," kata Risma.

Selain jaringan terputus, menurut Risma, kendaraan pengangkut bantuan untuk bencana di NTT juga terhambat di pelabuhan, karena kondisi cuaca yang buruk.

"Kita tidak bisa merapatkan bantuan, karena cuacanya buruk, sehingga syahbandar mengatakan tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti," kata Risma.

Risma bahkan mengaku sempat putus asa pada saat itu.

Kemudian di tengah ketidakjelasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.

"Saat itu kemudian ada lah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan tapi tidak bisa (masuk).

Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti'," kata Risma.

Tanpa pikir panjang, Risma menyetujui tawaran tersebut agar bantuan bisa cepat diterima masyarakat terdampak bencana.

"Ya sudahlah, kemudian disebarkanlah, karena kami tidak bisa (karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Jadi seperti itu," ujar Risma.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di grup media sosial, tampak Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Kemensos.

Video itu direkam di rumah jabatan Bupati Alor.

Para staf yang duduk berhadapan dengan Amon terdiam dan tak berkutik saat mendengarkan ucapan sang Bupati.

Amon yang terlihat kesal sempat menyinggung Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Tak hanya itu, dia juga mengancam akan melempar kursi kepada para staf Kemensos.

Para staf juga diusir agar segera meninggalkan Kabupaten Alor.

Usai memarahi staf Kemensos, Amon berjalan meninggalkan mereka.

Kemarahan Amon diduga dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia menumpahkan kekesalannya lantaran bantuan PKH diurus oleh DPRD Alor.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon menyampaikan bahwa pihak Kemensos tidak menghargai Pemkab Alor.

Amon menyatakan, bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu.

Saat dikonfirmasi, Amon tak menampik bahwa pria di dalam video tersebut adalah dirinya.

Namun, ia tak mengingat kapan kejadian itu berlangsung.

Ia menegaskan, apa yang disampaikan dalam video adalah fakta di lapangan.

Berita Bupati Alor Marahi Mensos Risma