Berita Timor Leste
Begini Sistem Pemerintahan Timor Leste Ada Presiden dan Perdana Menteri , Kok Bisa? Ini Penjelasanya
Begini Sistem Pemerintahan Timor Leste Ada Presiden dan Perdana Menteri , Kok Bisa? Ini Penjelasanya
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Begini Sistem Pemerintahan Timor Leste Ada Presiden dan Perdana Menteri , Kok Bisa? Ini Penjelasanya
Sejak merdeka dari Indonesia tahun 2002 lalu, Timor Leste membentuk sistem pemerintahan mereka sendiri.
Mengusung nama negara Republik Demokratik Timor Leste, bentuk negara republik dengan mengedepankan demokrasi pun dipilih Timor Leste sebagai cara bernegara.
Baca juga: Ternyata Keturunan Orang Timor Leste Datang Dari 3 Negara yang Berbeda, Darimana Saja? Cek Yuk
Baca juga: Ngotot Ingin Lepas dari Indonesia,Pengangguran Timor Leste Merajalela,Terjun Masuk JurangKemiskinan
Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Timor Leste, sedangkan kepala negara adalah Presiden.
Sistem pemerintahannya adalah semi-presidensial.
Dikutip dari Wikipedia, Timor Leste memiliki sistem multi partai, kekuatan eksekutif dipegang presiden dan pemerintah.
Sementara kekuatan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Parlemen Nasional.
Ada komisi yudisial yang merupakan pihak eksekutif yang mandiri.
Konstitusi Timor Leste mirip dengan Portugal, meskipun presiden kurang kuat daripada zaman Portugis dahulu.
Sampai saat ini negara itu masih menuju membangun administrasinya dan institusi pemerintahan.
Unit Intelijen Ekonomi menilai Timor Leste sebagai "demokrasi tidak sempurna" tahun 2019.
Kepala negara Timor Leste adalah presiden, yang dipilih secara langsung dengan pemilu untuk jangka waktu 5 tahun, dan yang kekuatan eksekutifnya dibatasi oleh konstitusi.
Namun presiden mampu memveto legislatif, tapi aksinya dapat dihentikan oleh parlemen.
Baca juga: Ketahuan, AS Bongkar Soal Australia Tak Dukung Timor Leste di Awal Perjuangan, Kok Bisa? Cek Fakta
Baca juga: Ketahuan, AS Bongkar Soal Australia Tak Dukung Timor Leste di Awal Perjuangan, Kok Bisa? Cek Fakta
Setelah pemilu, presiden menunjuk perdana menteri, biasanya dari pemimpin partai mayoritas atau koalisi mayoritas.
Sebagai kepala pemerintahan perdana menteri mengepalai kabinet.
