Kuasa Hukum Keluarga Labina Desak DPRD Flotim Gelar RDP Lahan Eks PU Larantuka

Tayang: Rabu, 26 Mei 2021 06:12 WITA

Editor: Rosalina Woso

Kuasa Hukum Keluarga Labina Desak DPRD Flotim Gelar RDP Lahan Eks PU Larantuka

POS KUPANG.COM/ISTIMEWA

Tim kuasa hukum ahli waris keluarga Labina, Alexander Frengklin Tungga, SH. MHum dan Stevaming Malelak, SH.MH

Kuasa Hukum Keluarga Labina Desak DPRD Flotim Gelar RDP Lahan Eks PU Larantuka

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA-- Perkara lahan bekas kantor dinas PU Larantuka di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur hingga antara Pemda melawan ahli waris, Aloysius Boki Labina hingga kini belum berakhir.

Meski perkara ini telah dimenangkan keluarga ahli waris selaku penggugat, namun pemerintah daerah belum juga membayar uang ganti rugi.

"Dari putusan pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi, klien saya selaku penggugat memenangkan perkara ini," ujar tim kuasa hukum ahli waris keluarga Labina, Alexander Frengklin Tungga, SH. MHum dan Stevaming Malelak, SH.MH kepada wartawan, Selasa 25 Mei 2021.

Ia mengatakan, sejak pengadilan tinggi memenangkan ahli waris Labina, Pemda Flores Timur pun menyatakan banding dan mengaku memenangkan perkara itu di tingkat kasasi.

Warga pemilik lahan di Kelurahan Weri saat menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah di kantor lurah Weri membahas pembayaran ganti rugi lahan (POS-KUPANG.COM/Amar Ola Keda)

Atas dasar itu, Pemda pun melakukan eksekusi terhadap lahan seluas 1,6 hektar, namun dihalangi ahli waris. Pasalnya, dasar putusan itu dinilai abstrak.

"Kita sudah cek, putusan kasasi Nomor 61 K/PDT/2007 tidak tercantum di website resmi MA," ungkapnya.

Parahnya lagi, kata dia, nama-nama yang tercantum dalam aanmaning pengadilan negeri, tertera nama-nama orang di luar para pihak.

"Sam Kweng, Eman Bani, John Joshua. Nama ini tidak ada dalam perkara maupun putusan. Mereka bukan nama-nama ahli waris Labina," bebernya.

Untuk mengetahui kejelasan putusan kasasi, pihaknya berencana menyurati Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

"Kami bersurat resmi ke PT minta kejelasan terkait putusan nomor 62 yang tidak ada di website MA. Karena ini aneh, sebuah putusan resmi tapi tidak tercatat di website MA. Apalagi nama dalam aanmaning, tercantum nama-nama orang di luar para pihak," jelasnya.

Wisatawan lokal saat berada di Pasir Timbul Meko Flores Timur (POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA)

Selain menyurati PT Kupang, tim kuasa hukum juga berencana melaporkan mantan panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang mengeluarkan aanmaning putusan.

"Kasus ini bergulir dari tahun 2006 jamannya bupati Simon Hayon. Di tingkat pengadilan negeri tahun 2006, keluarga Labina menang. Di tingkat pengadilan tinggi tahun 2007, klien saya menang lagi. Dalam putusan PT, Pemda diminta bayar ganti rugi ke ahli waris sebesar Rp 4. 514 500.000," katanya.

Minta RDP

Ia mengatakan, karena tak ada kejelasan, pada bulan Februari 2021 lalu, ahli waris keluarga Labina mengajukan surat permohonan rapat dengar pendapat ke DPRD Flores Timur. Namun, hingga saat ini, tidak ada pemberitahuan.