Pemkab Malaka Batasi Pengajuan Mutasi ASN Keluar Daerah

Pemkab Malaka Batasi Pengajuan Mutasi ASN Keluar Daerah

POS-KUPANG.COM I BETUN--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pengajuan usulan mutasi para aparatur sipil negara (ASN) keluar daerah.

Para ASN yang diangkat terhitung dari 2015-2021 tidak diperkenankan mengajukan usul pindah dengan alasan apapun. Pasalnya, ketika melamar menjadi ASN di Malaka, mereka telag membuat surat pernyataan untuk bersedia mengabdi selama 15 tahun.

Sekertaris Daerah (Sekda) Malaka, Donatus Bere, S.H menyampaikan hal ini kepada Pos-Kupang di Betun, Selasa 25 Mei 2021.

Menurut Donatus, terkait dengan usulan mutasi keluar daerah yang dilakukan ASN dalam beberapa bulan terakhir, mendorong Pemkab untuk mengambil kebijakan.

Pemkab Malaka, lanjut Donatus, telah mengeluarkan surat tertanggal 24 Mei 2021 sehubungan dengan mutasi keluar Kabupaten Malaka. Hal ini  mendasari Surat Pernyataan bersedia mengabdi selama 15 tahun kepada Pemerintah Kabupaten Malaka oleh ASN bersangkutan.

Untuk itu, katanya, kepada  pimpinan perangkat daerah wajib menyampaikan dengan tegas kepada ASN di OPD masing masing bahwa ASN yang diangkat sejak tahun 2015 hingga 2021 tidak diperkenankan mengajukan usul pindah dengan alasan apapun.

" Jika ketahuan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini kami ambil kebijakan karena tren ASN mengajukan usul mutasi keluar daerah dengan beragam alasan. Padahal sejak masuk pertama sudah membuat surat pernyataan," tegas Donatus.

Dirinya menambahkan, seorang ASN ketika memilih melamar dan lulus di daerah bersangkutan harus mengabdi sesuai ketentuan. Begitu pula di Malaka, oleh pimpinan daerah telah meminta agar dilakukan pembatasan karena ketika diberi ruang untuk pindah satu orang, maka ASN lainpun akan mengikuti.

"Kebijakan dimutasi keluar daerah atau tidak itu kewenangan bupati. Walaupun di kabupaten sasaran pindah lolos butuh tetapi di Malaka masih membutuhkan maka belum bisa diijinkan," katanya.

Secara terpisah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Malaka, Veronika Florida Fahik mengatakan, beberapa bulan belakangan cukup banyak ASN yang mengajukan usulan mutasi keluar daerah.

Hal ini, kata Lola--demikian disapa--tentu merugikan daerah karena ketika ASN bersangkutan mengajukan lamaran menjadi ASN di Malaka maka harus mengabdi dalam kurun waktu yang sudah diatur.

"Alasan pengajuan mutasi juga beragam. Ada yang bilang orangtua sakit, jauh dari anak dan macam-macam alasan. Namanya sudah lulus menjadi ASN maka mau tidak mau harus mengabdi di wilayah bersangkutan," kata Lola.

Menurut Lola, pertimbangan kemanusiaan tentu diperhatikan tetapi bukan berarti mengabdi baru dua tiga tahun lalu mengajukan usulan mutasi keluar daerah asal.

"Jelas anak daerah yang siap mengabdi tetapi karena tidak lulus pada tes CPNS menelan kecewa," katanya.