Tim Riset Akademisi Beberkan Hasil Penelitian Penyelenggaraan Pilkada Malaka 2020

Tim Riset Akademisi yang melibatkan pakar politik dari Universitas Muhammadyah Kupang (UMK) dan Undana Kupang, selama sebulan melaksanakan pen

Penulis: Edy Hayong | Editor: Ferry Ndoen
foto : Edy Hayong.
Ketua Tim Riset akademi, Dr. Ahmad Atang, MS saat menyampaikan laporan hasil penelitian/riset pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020 kepada Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak, Kamis (20/5/2021).  

Fredi Hayon
02.34 (13 menit yang lalu) 



kepada saya, redaksi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong

POS-KUPANG.COM I BETUN---Tim Riset Akademisi yang melibatkan pakar politik dari Universitas Muhammadyah Kupang (UMK) dan Undana Kupang, selama sebulan melaksanakan penelitian terkait penyelenggaraan Pilkada Malaka 2020.

Walaupun pelaksanaannya berjalan aman, lancar dan sukses dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 85,32 persen atau naik 23 persen lebih dari Pilkada 2015, tapi menyisahkan  beberapa catatan penting.

Ketua Tim Riset Akademisi, Dr. Ahmad Atang, MS (UMK)  didampingi anggota, Dr. Hamzah Wulakada dan  Yohanes Geon (Undana), menyampaikan beberapa hal pada kegiatan pemaparan hasil penelitian di KPU Malaka, Kamis (20/5/2021).

Kegiatan dibuka Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak, S.Fil dihadiri anggota Komisioner juga Ketua Bawaslu Malaka, Petrus Nahak Manek dan anggota.

Dijelaskan Ahmad Atang, laporan hasil penelitian/riset pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020 ini dilakukan atas permintaan KPU Malaka.

Dijelaskan secara umum bahwa da 4 problem yang sering terjadi pada setiap hajatan  pilkada  di Indonesia. Titik rawan terjadi pada pendataan  pemilih, netralitas birokrasi, beroperasinya politik uang, pemilih cendrung emosional dalam menentukan pilihan.

Terkait dengan data pemilih, lanjutnya, prosesnya berakhir pada pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ini soal  jaminan  hak politik rakyat. Kondisi yang sering terjadi dalam tataran  Indeks demokrasi secara nasional, yang paling krusial pada rendahnya hak partisipasi memilih, kontrol publik terutama hak sipil sangat rendah.

"Tapi saya sangat salut bahwa secara umum pilkada 2020  di NTT tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi. Khusus di Malaka partisipasi naik 23 persen lebih atau  naik mencapai 85,32 persen jika dibandingkan Pilkada 2015 hanya 65 persen. Masih ada lagi kejutan-kejutan lain seperti semua calon incumben kalah," kata Ahmad.

Baca juga: TNI Ende Ajar Masyarakat Budidaya Ikan Lele 6.000 Ekor Siap Panen

Menurut Ahmad, ini bentangan realitas yang menjadi hasil riset. Tentu semua pihak akan menilai dengan kacamatanya, tetapi bagi tim hasil ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sementara Dr. Hamzah Wulakada mengatakan,  hal-hal dalam evaluasi melalui riset ini soal  tahapan pilkada mulai dari  pencalonan, kampanye, daftar pemilih, pungut-hitung-rekap dan partisipasi pemilih.

"Kami lakukan untuk Pilkada Malaka mengambil 120 responden dengan teknik sampling purposive. Data yang kami ambil adalah data sekunder dan primer," katanya.

Kondisi yang sangat sulit dari hasil riset, katanya, terutama pada  tahapan daftar pemilih ketika penyerahan DP4. Tahap ini kesulitan yang dihadapi para tim pendata yang ditemukan terutama pada pencoklitan.

"Ini karena saat itu kondisi yang dihadapi covid juga calon pemilih ke kebun, dll. Kami juga temukan titik rawan  konflik saat penetapan sampai pengumuman DPT," katanya.

Hal lain, beber Hamzah, terutama  posisi  Ketua RT/RW ternyata sangat penting dalam hal coklit data. Kepatuhan pemilih pada RT/RW sangat tinggi sehingga tidak heran pada pelaksanaan pilkada mereka sangat dipercayai.

"Tapi dalam PKPU tidak diatur. Padahal tingkat kepercayaan pada saat coklit pada mereka sangat tinggi. Saya kira ini harus menjadi perhatian penyelenggara. PKPU perlu libatkan ini karena kontrol sosial mereka lebih berperan," katanya.

Ahmad Atang menambahkan, kedepan tentu yang perlu diperhatikan adalah regulasi yang pas untuk mengatur soal penganggaran dan SDM para petugas di lapangan.

 Walaupun secara hirarki hubungan antara KPU Pusat dan Daerah secara vertikal tetapi kondisi lokal di daerah harus menjadi catatan penting oleh KPU Pusat.

Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak menyampaikan terima kasih kepada tim riset yang memberikan masukan buat pihaknya. Hal ini untuk mereka bisa tahu sejauhmana kualitas demokrasi,  maka perlu ada kajian untuk mengetahui kira-kira faktor apa yang mempengaruhi.

Untuk itu, katanya, kerjasama dengan tim riset sangat diperlukan. Selain itu rekomendasi yang diberikan Tim Riset menjadi bahan evaluasi buat penyelenggara kedepan.(*)

Ketua Tim Riset akademi, Dr. Ahmad Atang, MS saat menyampaikan laporan hasil penelitian/riset pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020 kepada Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak, Kamis (20/5/2021). 
Ketua Tim Riset akademi, Dr. Ahmad Atang, MS saat menyampaikan laporan hasil penelitian/riset pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020 kepada Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak, Kamis (20/5/2021).  (foto : Edy Hayong.)

 
 

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved