Kebijakan Pemda Berbasis Riset

Oleh : Yohanes Jimmy Nami, Dosen Ilmu Politik Fisip Undana

POS-KUPANG.COM - Pemahaman masyarakat yang jamak dalam menilai kinerja pemerintah daerah juga merupakan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pembangunan di daerah.

Tidak dapat dihindari bahwa masyarakat menerima begitu banyak informasi yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung membentuk persepsi masyarakat tentang bagaimana kinerja pemerintah daerah.

Perlu dipahami pelaksanaan pemerintahan dalam era otonomi daerah merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah daerah dengan masyarakat, artinya dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya mewujudkan kepentingan pemerintah daerah saja, namun juga mengakomodir kepentingan masyarakat sebagai substansi dari pembangunan itu sendiri.

Baca juga: DPD PAN Lembata dan Relawan AYO Berikan Santunan Bagi Pengungsi Desa Waimatan

Baca juga: Polres Flotim Dinilai Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi Talud Bubu Atagamu dan Lamakera

Untuk itu, mekanisme yang transparan dalam perumusan kebijakan menjadi syarat utama sehingga masyarakat tidak menjadi curiga maupun apatis dengan pelaksanaan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Demokratisasi

Proses pembangunan daerah merupakan perwujudan demokrasi pada level lokal, jadi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan didaerah menjadi salah satu faktor penting sebagai penunjang keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Sejatinya kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah lahir dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, membedah persoalan-persoalan nyata yang ada disekitar masyarakat.

Untuk menjawab tantangan kebutuhan ini, kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada riset daerah merupakan keniscayaan.

Baca juga: Ini Dua Ranperda yang Menjadi Agenda Pokok Pembahasan Selama Masa Sidang III DPRD Manggarai Timur

Baca juga: Promo Produk Spesial Mingguan Alfamart Rabu 19 Mei 2021, Frisian Flag Rp 13.200, Energen Rp 14.500

Hasil riset tentunya akan menyajikan informasi sebagai data yang lebih akurat serta objektif dalam mengkaji persoalan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat.

Kedepannya akan menjadi sulit bagi pemerintah daerah menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang berkualitas apabila tidak mempunyai terobosan strategi yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang aktual dan tidak hanya mengandalkan kinerja struktural birokrasi yang secara formal sudah punya pakemnya sendiri.

Untuk memperkuat konsep tersebut, pemerintah daerah harus menjalankan dengan konsisten tahapan-tahapan dalam penerapan program pembangunan mulai dari persiapan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan.

Ini penting, bahwa dalam penerapan kebijakan publik, pemerintah daerah harus mempunyai sasaran dan target jelas.

Hal ini tentunya dapat tercapai dengan penerapan system kerja yang terintegrasi dari setiap program pembangunan pemerintah daerah dengan desain yang tentunya mengutamakan partisipasi masyarakat, serta bebas dominasi oligarki.

Riset Daerah