Kebijakan Pemda Berbasis Riset

Dalam era otonomi daerah, dimana tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik demikian kuat, pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil riset merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar lagi ketika merujuk pada demikian kompleksnya berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat.

Pilihan ini dapat menjadi jalan keluar sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan nasib masyarakat tidak ditentukan oleh kepentingan elitis atau orientasi tertentu aktor politisi saja.

Dengan dukungan metode ilmiah dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan, objektifitas keputusan akan menjadi lebih akurat sehingga lebih memuaskan banyak pihak dan lebih netral dengan pertanggungjawaban yang memenuhi kaidah ilmah.

Pelaksanaan pemerintahan yang berbasis pada hasil riset akan mendorong terlaksananya pemerintahan yang berkualitas dan profesional.

Peran awal dari riset terhadap perencanaan kebijakan pemerintahan daerah, akan memberikan input berdasarkan pada data dan fakta dari keadaan yang dialami langsung oleh masyarakat.

Sebagai dasar acuan memperkuat pertimbangan kepala daerah dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut tidak saja merupakan hasil diskursus social namun lebih daripada itu mendapatkan legitimasi secara ilmiah.

Demikian juga pada mekanisme implementasi kebijakan pemerintah daerah, riset menjadi penting sebagai alat kontrol dari pemangku kepentingan didaerah dalam meneropong pelaksanaan dan melihat dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan, sehingga bila terjadi disorientasi selama proses kebijakan tersebut diterapkan dapat segera dicarikan kebijakan alternatifnya.

Pada tahap akhir, fungsi riset mengevaluasi efektifitas kebijakan yang bermanfaat untuk memperbaharui atau merevisi kebijakan setelah dijalankan untuk masa waktu tertentu, lebih terukur dan sistematis.

Masing-masing daerah memiliki organisasi perangkat daerah dibidang penelitian dan pengembangan yang secara khusus bekerja memberikan dukungan kepada kepala daerah dengan hasil riset terbarunya mengenai kondisi daerah dari berbagai aspek, ini akan memudahkan kerja kepala daerah dalam memutuskan alternatife kebijakan yang tepat mengenai suatu persoalan di daerah.

Untuk itu, peran lembaga ini menjadi sangat penting dan strategis serta perlu diperkuat dari sisi kelembagaan serta sumber dayanya. Jangan sampai lembaga ini dianggap hanya sebagai instrument pelengkap saja di daerah, dan lebih buruk lagi jika kepala daerah tidak menganggap lembaga ini penting sehingga tidak jarang terabaikan fungsi dan perannya.

Lembaga penelitian dan pengembangan sebagai perangkat daerah harus menjadi `think thank' bagi setiap program pembangunan dengan topik-topik riset aktualnya dengan sinergisitas yang juga dibangun dengan perguruan tinggi sebagai stake holder pemerintah daerah.

Pengembangan riset daerah yang konsisten setidaknya akan dengan sendirinya memperbaiki citra pemeritah daerah dalam beberapa aspek, Pertama, berbagai rencana strategis pemerintah daerah akan menjadi tersistematisasi antara satu unit kerja dengan yang lainnya, tercipta sinergisitas program yamg dapat saling mendukung secara simultan serta tidak terjadi tumpang tindih program kerja antar level pemerintahan.

Kedua, memberikan proyeksi jangka panjang terhadap tata pemerintahan serta dinamika social politik yang bisa saja timbul dari penerapan kebijakan tertentu oleh pemerintah daerah.

Ketiga, membentuk karakter aparatur birokrasi yang profesional serta lebih berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Keempat, memudahkan fungsi kontrol kepala daerah terhadap jalannya proses serta pencapaian pembangunan dalam jangka waktu tertentu.