Gratifikasi, Dugaan Pungli Dinas P & K dan Wajah Hukum Ende

Kabupaten Ende tidak pernah sepi dari kasus-kasus hukum yang menggerahkan rasionalitas publik tapi tidak pernah tuntas dan membuahkah keadilan hukum.

Editor: Agustinus Sape
Foto Pribadi
Steph Tupeng Witin 

Sekolah Dasar dengan alokasi dana BOS di bawah Rp70 juta menyetor dana sebanyak Rp1,5 juta untuk satu peserta dan SD yang memiliki alokasi dana BOS di atas Rp70 juta diminta menyetor Rp3 juta untuk dua peserta. Kegiatan pelatihan ini sepenuhnya akan dikelola pihak ketiga, yang menurut pihak Dinas P dan K Kabupaten Ende, pihak ketiga tersebut bermitra dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT (Pos Kupang.Com. 11/04/2021).

Dugaan korupsi dana BOS lewat jalur tikus pungutan liar untuk biaya Bimtek ini terkuak ke ruang publik karena banyak sekolah yang tidak setuju dengan peruntukan dana BOS yang dihasrati oleh Dinas pembentuk sumber daya manusia Ende ini.

Pertanyaan muncul: kapan program Bimtek ini disepadankan dengan penggunaan dana BOS dari institusi sekolah dasar? Apakah pungutan itu sesuai dengan regulasi peruntukan dan penggunaan dana BOS sehingga kata “liar” di belakang kata “pungutan” itu dihilangkan? Kalaupun pungutan itu berbasis regulasi penggunaan dana BOS, mengapa banyak sekolah yang tidak setuju dengan program Bimtek? Apakah Bimtek penulisan karya ilmiah itu bisa diselenggarakan oleh pihak sekolah sendiri atau mesti dikumpulkan oleh dinas sehingga terkesan ramai dan total dana BOS yang terkumpul lebih banyak hingga mencapai miliaran?

Andaikan Bimtek pelatihan menulis ini adalah program dinas yang telah disepakati bersama maka unsur transparansi dan akutabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, tidak ada SD yang menolak untuk mengalokasikan dana BOS. Berarti kata “liar” hilang. Tapi kata “liar” justru semakin terbukti ketika dugaan Pungli ini mencuat ke ruang publik lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dengan tergopoh-gopoh mengembalikan dana ke beberapa SD.

Jika Bimtek penulisan karya ilmiah itu berbasis regulasi penggunaan dana BOS secara benar maka Kadis Pendidikan Ende Mensi Tiwe tidak perlu merasa terganggu dengaan kehadiran jurnalis yang melaksanakan tugas peliputan.

Kasus ini masalah publik, bukan kasus domain dinas semata. Justru Kadis Tiwe harus lebih proaktif membuat konperensi pers untuk menjelaskan dengan gagah berani di hadapan sorotan kamera bahwa Bimtek ini baru pertama kali terjadi di Kabupaten Ende dan bisa diadopsi menjadi program provinsi, nasional bahkan dunia.

Kita patut menduga, pengembalian dana merupakan bukti bahwa Dinas P dan K Ende telah melakukan tindak pidana korupsi yang bersumber dari dana BOS. Dugaan itu telah ditanggapi pihak Kejaksaan Negeri Ende dengan melakukan pemeriksaan dalam konteks mengumpulkan bukti dan keterangan (Pulbaket).

Kita mengingatkan institusi Kejaksaan Negeri Ende bahwa pengembalian uang tidak berarti kasus dugaan tindak pidana korupsi hilang begitu saja. Seandainya kasus ini tidak terbongkar, apakah pihak Dinas P dan K Ende mengembalikan uang? Korupsi itu berawal dari niat. Apalagi dalam kasus ini, niat telah menjelma menjadi tindakan pengumpulan uang dan pengembalian uang. Tindakan pungli dan pengembalian uang persis bertentangan dengan regulasi Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 yang berisi petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler yang berorientasi dan berdampak pada siswa.

Dari aspek kemanusiaan, dugaan tindak pidana korupsi dengan aktor utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende di tengah masa pandemi sangat tidak elok ketika para siswa sangat menderita dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mandiri. Para siswa menjadi beban baru bagi orangtua selama masa pandemi. Belum lagi ribuan tenaga honor yang tertindih beban berat dengan gaji yang tidak menentu.

Dinas P dan K Ende seolah mati rasa karena tega melakukan pungutan liar di tengah represi masa pandemi. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hendak mencari penghasilan tambahan baru dengan memanfaatkan posisi kuasa sehingga menghadirkan bencana baru yaitu ketakutan untuk bersuara di kalangan para kepala sekolah?

Ada ketakutan sangat akut ketika para guru dan kepala sekolah berhadapan dengan para jurnalis yang melakukan konfirmasi. Mungkin mereka takut dimutasi, takut diberhentikan dan ketakutan lainnya yang seolah melembaga dalam birokrasi Kabupaten Ende?

Fakta ini merefleksikan pengelolaan birokrasi pemerintahan di Ende yang berjalan dalam ketakutan, entah ketakutan dari bawahan berhadapan dengan atasan yang doyan main kuasa dan elite kekuasaan yang takut dengan bawahan yang kritis, yang menolak tunduk apalagi bungkam berhadapan dengan kekuasaan yang miskin gagasan segar, mampat inovasi, senang berbagi jatah tenaga kontrak baik dengan legislatif, eselon tinggi dan elite tinggi?

Di Ende, ada segelintir elite yang suka cari muka dengan merendahkan diri sambil meninggikan ketidakmampuan dan ketidakwarasannya di hadapan tembok kekuasaan yang memang lemah, patut diduga kehilangan kewarasan dan membungkus ketakutan akan bayang-bayang sendiri dengan arogansi kekuasaan tapi dibungkus dengan sopan santun dan terkesan lugu.

Dukung Proses Hukum

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved