Breaking News:

Konsultan Perencana Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Wisata Awololong Lembata

Si Konsultan Perencana jadi tersangka kasus korupsi Proyek Wisata Awololong Kabupaten Lembata

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA
Gambar perencanaan Jeti Apung Awalolong 

Pada kesempatan yang sama, Alfons Making aktivis Amppera mendesak agar penyidik Tipidkor Polda NTT harus memeriksa, Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

Aktivis PMKRI Kupang itu menegaskan, penyidik Tipidkor Polda NTT tidak boleh tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum termasuk Bupati Yentji Sunur.

"Bupati Lembata harus diperiksa, jika tidak, kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Polda NTT," tegas Alfons.

Sebelumnya, Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek destinasi wisata di Pulau Siput Awololong, Kabupaten Lembata senilai Rp 6.892.900.000.

Kanit II Subdit III Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur, AKP Budi Gunawan dalam keterangan pers, Senin (21/12/2020) lalu mengatakan, dua tersangka itu adalah Silvester Samun selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Abraham Yehezkiel Tsazaro selaku kontraktor pelaksana.

"Statusnya sudah tersangka tapi belum ditahan, saat pemeriksaan baru akan ditahan," ujarnya.

Menurut Budi Guna, proyek tahun anggaran 2018-2019 ini menelan anggaran Rp. 6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek tersebut masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp. 6.892.900.000.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara.

"Sejumlah dokumen kita sita dan 37 saksi kita periksa. Saat ini masih dua tersangka, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada penambahan tersangka," katanya.

Kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Berita Kabupaten Lembata

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved