Musrenbang RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 Setujui 198 dari Total 1.567 Usulan
total seluruh usulan dalam Musrenbang RKPD tahun 2022 berjumlah 1.567 usulan dengan nilai indikatif Rp. 5.676.309.215.194.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
Menurut dia, tema RKPD NTT yakni Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Pemantapan Rantai Pasok Pariwisata menuju Pemulihan Ekonomi daerah telah mendukung tema RKP Nasional yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
Sementara itu, Gubernur Viktor Laiskodat memberikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Pusat terhadap NTT dan mendukung pelaksanaan pembangunan dengan skema Kolaborasi.

"Pak Menteri sudah membuka kegiatan ini (Musrenbang Provinsi). Selanjutnya saya akan berdiskusi khusus dengan Pak Menteri terkait pembangunan NTT Tahun 2022," kata Gubernur Viktor usai acara.
Baca juga: Pemkab Manggarai Timur Laksanakan Musrembang RKPD Tahun 2021 Dengan Teleconference
Gubernur Viktor Laiskodat juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada presiden RI Joko Widodo dan jajaran yang menaruh perhatian besar untuk mendukung percepatan pembangunan di NTT.
"Terimakasih juga kepada Bapak Presiden dan Bapak/Ibu Menteri yang perhatian terhadap NTT dalam mendukung percepatan pembangunan. Labuan Bajo sebagai salah satu Destinasi Wisata Prioritas Nasional dan Food Estate di Sumba Tengah, merupakan contoh wujud kolaboratif dan kerja cerdas, selanjutnya kami mendukung Pemerintah Pusat dalam mewujudkan NTT menjadi masa depan Indonesia melalui Energi Listrik Tenaga Surya," kata Viktor Laiskodat.
Kepada wartawan usai acara, Plt. Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maksianses Manafe menyebut hasil Musrenbang RKPD itu disepakati Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten kota. Kesepakatan itu berkaitan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator.
Baca juga: Musrembangcam di Wolowae, Berikut Liputannya!
Demikian pula dengan target kinerja dan kebutuhan pendanaan rencana kerja pemerintah Daerah tahun 2022 yang menjadi kesepakatan bersama dalam Musrenbang RKPD.
"Prioritas program dan kegiatan itu sesuai dengan isu strategis penanganan kemiskinan, utamanya upaya bidang pemberdayaan," beber Manafe. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)