WALHI NTT: Mitigasi Bencana Harus Menjadi Proritas Pemerintah

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Badai Siklon Tropis Seroja yang memuncak sejak 5 April 2021 dini hari mengakibatkan berbagai bencana terjadi di NTT. Dampak bencana juga semakin besar dan meluas karena lingkungan tidak lagi memiliki daya tampung dan daya dukung yang memadai akibat perambahan dan alih fungsi hutan, pembangunan infrastuktur, serta proyek investasi skala besar lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Posko Informasi Bencana Hidrometeorologi WALHI NTT, setidaknya, 181 jiwa meninggal dunia, 47 jiwa dinyatakan hilang, dan 470.754 jiwa di 20 kabupaten/kota mengungsi.

"Jika ditinjau dari jumlah korban jiwa maka dampak terparah terjadi di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor dan Kabupaten Malaka. Sementara jika ditinjau dari luasan wilayah terdampak, Kabupaten Malaka dan Sumba Timur merupakan wilayah dengan dampak bencana yang paling luas," jelas Kordinator Deks Bencana WALHI NTT, Dominikus Karangora, dalam keterangan persnya, Kamis 22 April 2021.

Ia menjelaskan, bencana iklim ini juga memberikan dampak yang luar biasa terutama pada  pulau-pulau kecil yaitu pulau Adonara, pulau Lembata, pulau Alor dan Pulau Pantar.

Hal tersebut berdasarkan data yang dihimpun WALHI NTT, jumlah korban meninggal di empat pulau ini mencapai 174 jiwa dan korban hilang mencapai 37 jiwa. Sebaran bencana di empat pulau kecil ini terjadi di 25 desa/kelurahan. 

Lebih lanjut Dominikus mengatakan, luasnya sebaran dampak bencana membuat Pemerintah Daerah (Pemda) mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga menimbulkan dampak bencana lanjutan bagi masyarakat penyintas.

"Di K

abupaten Malaka, terdapat wilayah yang masih sulit mengakses air bersih sehingga muncul kasus penyakit kulit," tambahnya.

"Selain itu, hingga hari ini masih ditemukan masyarakat penyintas yang kekurangan pangan karena rusaknya lahan pertanian," tambahnya lagi.

Menurutnya, hal ini terjadi, akibat ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan upaya mitigasi (pengurangan resiko) yang seharusnya dilakukan sejak jauh-jauh hari pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikasa (BMKG) telah memberikan peringatan dini bahkan sejak Februari 2021.

Ia menilai, ketidakmampuan Pemda NTT membaca potensi bencana terlihat jelas dari tidak dilakukannya upaya mitigasi bencana.

Baca juga: Di Pulau Sukun-Kabupaten Sikka Belum Ada Jaringan,Mau Telepon Cari Sinyal di Bukit, Simak Beritanya

Baca juga:  Proyeksi Ekonomi NTT Tahun 2021 Membaik, APBN Dorong Pemulihan Ekonomi, Simak Penjelasan Kakanwil

"Pemda NTT seharusnya menyadari ketidakmampuannya sejak awal. Namun alih-alih melakukan kajian mendalam, Pemda justru mengeluarkan berbagai kebijakan berkaitan dengan investasi yang kemudian berkontribusi besar terhadap rusaknya wilayah-wilayah penyangga," urainya.

"Padahal jika valuasi lingkungan dilakukan, keuntungan investasi tidak sebanding dengan dampak kerusakan mengorbankan ratusan ribu jiwa masyarakat NTT," timpal Dominikus.

Dominikus kembali menegaskan ruang gerak masyarakat di pulau-pulau kecil untuk mengevakuasi diri secara mandiri pada saat terjadi bencana maupun relokasi pasca bencana sangat terbatas.

"Menghindari gunung berapi terancam banjir pesisir, menghindari banjir pesisir terancam longsor" ujarnya.