Tjahjo Kumolo Mengeluh, Tak Sedikit PNS Terpapar Paham Radikalisme, Respon Nitizen Beragam, Anda?
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengeluhkan banyaknya PNS yang terpapar paham radikalisme.
Penulis: Frans Krowin | Editor: Frans Krowin
lihat foto
@Dorraemon: menyebutkan, Sama Pak kami juga kehilangan banyak Pejabat Pintar karna terpapar Komunisme..."
@sakinah1877: Yang ada PNS penjilat skrg tdk ada yg radikal, prinsip yg ada ABS (Asal Bos Senang)
Hingga saat ini, cuitan Fadli Zon tersebut mendapat banyak retweet. Beragam respon dari warganet perihal paham radikalisme tersebut.
Tjahjo Kumolo mengatakan, kementeriannya telah memiliki data tentang paham radikalisme. Data-data itu semua dari media sosial (medsos).
"Ini harus dicermati bersama-sama soal ini," kata Tjahjo Kumolo.
Selain soal data tentang banyaknya rakyat Indonesia yang terpapar paham radikalisme, termasuk ASN yang terjerat soal itu, Lembaga Survei Indonesia pun mengungkapkan hal menggembirakan.
Ada pun hasil dari survei LSI itu adalah toleransi di kalangan ASN semakin membaik dari waktu ke waktu.
Setidaknya kecenderungan sikap ASN tersebut terungkap dalam beberapa tahun terakhir.
"Ini fakta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa toleransi di kalangan PNS semakin baik. Ini merupakan wujud dari penerapan reformasi birorkasi itu," ungkap Tjahjo Kumolo yang merupakan mantan Sekjen PDIP tersebut.
Berdasarkan survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia dalam rentang waktu 3 Januari-31 Maret 2021, sebanyak 76,9 persen ASN menyatakan tak keberatan bila figur berbeda agama memimpin sebuah kementerian.
Baca juga: MIRIS Terbujuk Narasi Radikalisme, 1.250 WNI Pergi ke Irak & Suriah Ikut Kelompok Teroris, Nasibnya!
Baca juga: Bamsoet: Perkokoh Benteng Ideologi Bangsa Hadapi Terorisme dan Radikalisme
Berikutnya, tercatat 78,9 persen ASN juga mengaku tidak berkeberatan kalau sosok beda agama memimpin bagian atau menjadi kepala bagian atau divisi.
Sebaliknya, hanya 15,1 persen ASN yang mengaku keberatan kalau orang berbeda agama memimpin Kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah.
Sedangkan 14,1 persen PNS sangat keberatan kalau orang berbeda agama memimpin bagian/divisi atau menjadi kepala bagian atau kepala divisi.
Sementara tu, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak keberatan jika orang berbeda agama menjadi kepala bagian/divisi.
"Mayoritas responden tidak keberatan orang berbeda agama menjadi pimpinan K/L/Perangkat Daerah," kata Djayadi.
Berita Terkait Lainnya Ada Di Sini
(*)
