Tjahjo Kumolo Mengeluh, Tak Sedikit PNS Terpapar Paham Radikalisme, Respon Nitizen Beragam, Anda?

POS-KUPANG.COM -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengeluhkan banyaknya PNS yang terpapar paham radikalisme.

Data tentang itu diungkapkan Tjahjo Kumolo saat mengikuti diskusi di Jakarta, Minggu 18 April 2021.

Diskusi tersebut diselenggarakan oleh lembaga survei indonesia (LSI) dengan tema Tantangan Reformasi Birokrasi,Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS.

Dikatakannya, sampai saat ini tak sedikit PNS yang terjerat dalam paham radikalisme. Padahal ASN tersebut sangat berpotensi dalam birokrasi.

Baca juga: Tangkal Radikalisme, Satgas Yonarmed 3/105 Tarik Ajak Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi

Baca juga: Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kupang Menggelar Deklarasi Menentang Radikalisme & Anti Pancasila

Para ASN yang terjerat paham radikal, ungkap Tjahjo Kumolo, pada sejatinya dapat memangku jabatan eselon yang dapat dipercayakan sebagai kepala badan ata kepala lembaga, tapi itu tidak terjadi.

"Ketika para ASN itu mengikuti tes akademik, mereka justeru terpapar dalam paham-paham radikalisme. Nah, ketika itu terjadi, maka tak ada ampun bagi mereka," ungkap Tjahjo Kumolo.

Pernyataan Tjahjo Kumolo tersebut, mendapat respon beragam dari nitizen.

Terhadap pernyataan Tjahjo Kumolo tersebut, politisi Partai Gerindra, Fadli Zon juga ikut memberikan komentar.

Melalui Twiteernya @fadlizon, mantan Ketua Wakil Ketua DPR RI, mengatakan: Harus dievaluasi, jangan2 yg nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa. Wacana radikalisme bisa membuat prasangka n fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam. Ini yg bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102.

Fadli Zon mengatakan, mestinya harus dievaluasi juga bagaimana publik Indonesia memahami radikalisme sebagaimana yang selalu diperbincangkan belakangan ini.

Menurut Fadli Zon, ada kecenderungan, publik sering membicarakan radikalisme tapi sesungguhnya tak mengerti atau memahami arti radikalisme yang sesungguhnya.

Wacana tentang radikalisme, kata Fadli Zon, kerap menimbulkan prasangka bahkan fitnah.

Lebih dari itu kerap juga dijadikan alat untuk membungkam kritik. 

Faktor-faktor inilah yang cenderung mengakibatkan demokrasi di Indonesia jeblok ke rangking 102.

Sementara itu, nitizen pun memberikan pendapat beragam terhadap pernyataan MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo.

@Dorraemon: menyebutkan, Sama Pak kami juga kehilangan banyak Pejabat Pintar karna terpapar Komunisme..."

@sakinah1877:  Yang ada PNS penjilat skrg tdk ada yg radikal, prinsip yg ada ABS (Asal Bos Senang)

Hingga saat ini, cuitan Fadli Zon tersebut mendapat banyak retweet. Beragam respon dari warganet perihal paham radikalisme tersebut.

Tjahjo Kumolo mengatakan, kementeriannya telah memiliki data tentang paham radikalisme. Data-data itu semua dari media sosial (medsos).

"Ini  harus dicermati bersama-sama soal ini," kata Tjahjo Kumolo.

Selain soal data tentang banyaknya rakyat Indonesia yang terpapar paham radikalisme, termasuk ASN yang terjerat soal itu, Lembaga Survei Indonesia pun mengungkapkan hal menggembirakan.

Ada pun hasil dari survei LSI itu adalah toleransi di kalangan ASN semakin membaik dari waktu ke waktu.

Setidaknya kecenderungan sikap ASN tersebut terungkap dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini fakta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bahwa toleransi di kalangan PNS semakin baik. Ini merupakan wujud dari penerapan reformasi birorkasi itu," ungkap Tjahjo Kumolo yang merupakan mantan Sekjen PDIP tersebut.

Berdasarkan survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia dalam rentang waktu 3 Januari-31 Maret 2021, sebanyak 76,9 persen ASN menyatakan tak keberatan bila figur berbeda agama memimpin sebuah kementerian.

Baca juga: MIRIS Terbujuk Narasi Radikalisme, 1.250 WNI Pergi ke Irak & Suriah Ikut Kelompok Teroris, Nasibnya!

Baca juga: Bamsoet: Perkokoh Benteng Ideologi Bangsa Hadapi Terorisme dan Radikalisme

Berikutnya, tercatat 78,9 persen ASN juga mengaku tidak berkeberatan kalau sosok beda agama memimpin bagian atau menjadi kepala bagian atau divisi.

Sebaliknya, hanya 15,1 persen ASN yang mengaku keberatan kalau orang berbeda agama memimpin Kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah.

Sedangkan 14,1 persen PNS sangat keberatan kalau orang berbeda agama memimpin bagian/divisi atau menjadi kepala bagian atau kepala divisi.

Sementara tu, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak keberatan jika orang berbeda agama menjadi kepala bagian/divisi.

"Mayoritas responden tidak keberatan orang berbeda agama menjadi pimpinan K/L/Perangkat Daerah," kata Djayadi.

Berita Terkait Lainnya Ada Di Sini

(*)