Yenny Wahid Kandidat Ketua Umum PKB Gantikan Muhaimin Iskandar, Lulusan Harvard Kini Jadi Bos Garuda

POS-KUPANG.COM - Sosok perempuan ini disebut-sebut sebagai figur yang sangat ideal menggantikan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Sosok itu ditampilkan setelah mayoritas DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Kebangkitan Bangsa se-Indonesia mendesak dilakukan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Figur perempuan tersebut, yakni Yenny Wahid, putri mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur.

Sosok Yenny Wahid disebut-sebut sangat pantas menggantikan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus Ami sebagai Ketua Umum PKB.

Selain Yenny Wahid, nama sosok yang satu ini, yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut, juga digadang-gadang sebagai kandidat kuat pengganti Cak Imin.

"Lantas, Yenny Wahid atau Menteri Agama yang akan menggantikan Cak Imin?" tanya seorang eks pengurus PKB kepada Tribun Network, Rabu 14 April 2021.

Saat ini, kata mantan pengurus PKB tersebut, terdata sebanyak 200 DPC telah menyampaikan aspirasi dan mendesak segera diselenggarakan MLB PKB.

Namun sesuai rencana, akan ada pertemuan akbar antar DPC setelah bulan ramadan ini.

"Syawal. Tidak enak berantemnya di bulan puasa," ucapnya.

Baca juga: Yenny Wahid Mengaku Tak Kenal Abu Janda, Tapi Sebut Ini Soal Rasisme: Islam Itu Tidak Meresahkan!

Baca juga: KOMENTAR Yenny Wahid Soal Guyonan Gus Dur tentang Polisi Jujur, Sudjiwo Tedjo Sindir: Mau Diciduk?

Para DPC akan meminta nasehat dari para kiai sepuh untuk menyelamatkan PKB.

"Syawal itu DPC-DPC kumpul semua, meminta para kiai sepuh, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk mengambil alih PKB yang sudah ke luar dari AD/ART partai," ujarnya.

Eks Wakil Ketua DPW PKB Banten, Abdul Roji memberikan dukungan agar diselenggarakan muktamar luar biasa (MLB).

Ia berpandangan telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.

Abdul Roji menyebut telah terjadi tindakan sewenang-wenang, terutama terkait pemecatan terhadap kader.

Hal ini, menurutnya yang tidak sesuai dengan AD/ART partai.