DPRD NTT Minta Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional
DPRD NTT kembali meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji kembali kondisi bencana Siklon Tropis Seroja
Penulis: Ryan Nong | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) NTT kembali meminta pemerintah provinsi untuk mengkaji kembali kondisi bencana Siklon Tropis Seroja dan mendorong untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Bencana yang menerjang hampir seluruh wilayah NTT sejak Sabtu 3 April 2021 telah meluluhlantakkan banyak wilayah dan memakan banyak korban jiwa.
Dalam keterangan pers yang berlangsung di Kantor DPRD NTT, Rabu (7/3), Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni dan Wakil Ketua Petrus Christian Mboeik menyebut, berdasarkan hasil rapat pimpinan, dewan mendorong pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penetapan status tersebut.
Baca juga: Diprediksi Bangkrut & Punya Dana Abadi, Timor Leste Kini Dihantam Bencana, Kemana China & Australia?
Baca juga: Kisah Selo, Bocah Lepas dari Pelukan Ibu Lalu Hilang 7 Jam Saat Banjir Bandang Adonara, Kondisinya
"Bencana di NTT terjadi di seluruh wilayah. Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah untuk mengkaji dan menelaah apakah dimungkinkan menjadi bencana nasional," ujar Ir. Emelia Nomleni.
Dewan meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kemungkinan ditetapkan sebagai bencana nasional.
Dewan, kata Emi Nomleni, mengingatkan pentingnya recovery pasca bencana selain upaya penanggulangan termasuk pencarian dan evakuasi korban bencana. Karena itu, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang memberi perhatian dalam penanganan bencana NTT.
Emi Nomleni mengatakan, penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan distribusi wewenang dan tanggung jawab baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.
Baca juga: Aksi Amerika Mengganas, China Sudah Siap Perang di Laut China Selatan, Indonesia Kena Dampak?
Baca juga: Pemkab Belu akan Segera Perbaiki Jembatan Builalu, Begini Penjelasan Pemerintah
"Ada perhatian pemerintah pusat supaya kita berbagi untuk menanggulangi. Pasca bencana harus ada recovery. Pusat, provinsi dan kota/kabupaten harus bergandengan tangan menyelesaikan secara bersama," ujar Emi Nomleni.
Penanggulangan tersebut termasuk juga untuk distribusi bantuan karitatif serta logistik bagi para korban dan para masyarakat yang terdampak.
"Termasuk saat ini bantuan karitatif, makan minum dan tempat tinggal. Ada di posko yang membutuhkan perhatian pemerintah," kata dia.
Selain itu, Pemerintah Provinsi juga diminta untuk "gerak cepat" dalam penanganan bencana tersebut. "kami ingin meminta pemerintah gerak cepat, penanggulangan pasca bencana harus cepat," ujar Ketua DPD PDIP NTT itu.
Menurut dia, data kebencanaan sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk melihat perkembangan dampak dan penanganan pasca bencana. Ada masyarakat yang belum ditangani secara baik berdasarkan hasil monitoring dan pemantauan anggota DPRD NTT, karena itu ia meminta harus ada Intervensi segera.
"Kita jalan keliling Kota Kupang, ada permintaan selimut dan bahan makanan di beberapa lokasi. Kita harap pemerintah segera mengintervensi," kata Emi Nomleni.
Pemerintah juga diminta untuk memastikan harga bahan makanan, bahan bangunan dan bahan bakar agar tetap normal pasca bencana. "Kami ingin pemerintah memantau harga. Bahan makanan, bahan bangunan dan bahan bakar karena ada laporan bahwa harga bahan bangunan melonjak luar biasa," tambah dia.
Karena itu, dewan menghimbau masyarakat untuk tidak mencari keuntungan di masa bencana. "Kita himbau masyarakat, mari kita bergandengan tangan karena kita semua mengalami," kata Emi.
