Soal Keluhan Warga Terkait Listrik, DPRD Ngada Minta PLN Cabang Bajawa Bertanggung Jawab, Info
Soal Keluhan Warga Terkait Listrik, DPRD Ngada Minta PLN Cabang Bajawa Bertanggung Jawab, InfoDPRD) Kabupaten Ngada, Moses Jala, S.S, M.Ed mengaku ia
Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Ferry Ndoen
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi
POS-KUPANG.COM | BAJAWA-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada, Moses Jala, S.S, M.Ed mengaku ia banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait dengan persoalan listrik.
Sebab, puluhan masyarakat di wilayah Desa Were III, Desa Boba I, Desa Wogowela, Desa Bawarani di
Kecamatan Golewa Selatan datang mengeluhkan persoalan listrik kepadanya.
Masyarakat di sejumlah desa tersebut mengaku vendor sudah melakukan instalasi listrik, namun sampai saat ini listrik belum juga menyala.
Bahkan ada masyarakat yang mengaku mereka sudah membayar jasa instalasi kepada perusahaan yang melakukan instalasi tersebut di rumah-rumah mereka.
"Ada beberapa yang sudah bayar, bahkan ada yang sudah bayar lunas kepada instalatur, tapi listrik belum menyala," kata Moses kepada Pos Kupang saat ditemui di Kantor DPRD Ngada pada, Senin (29/3/2021).
Baca juga: 10 Daerah di NTT Bakal Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang Pagi Hingga Siang Hari ? Info Cuaca
Karena masalah tersebut, kata Moses, dirinya langsung bertemu dengan pihak PLN, sebab dirinya tidak bisa menuduh perusahaan yang melakukan instalasi. Setelah bertemu dengan pihak PLN, pihak PLN belum mengambil langkah sebelum mereka mengantongi bukti yang sah.
Baca juga: Kepala Perpustakaan Nasional Hadiri Kuliah Umum di Kampus Stiper Flores Bajawa
"Saya kemudian kumpulkan beberapa beberapa orang yang punya kuitansi. Lalu menghadap lagi ke PLN, dan mereka berjanji akan menindaklanjuti masalah itu," ungkap politisi Partai Nasdem tersebut.
Moses mengatakan, dirinya membantu masyarakat karena masyarakat tidak mengerti dan mengetahui mekanisme instalasi listrik. Sebab yang masyarakat tau adalah PLN yang memasang instalasi listrik.
Bahkan masyarakat yang datang mengeluhkan persoalan tersebut adalah mereka yang miskin dan tidak mengerti tentang masalah instalasi listrik yang sedang dihadapi.
"Masyarakat tidak pernah tau verndor itu apa, artinya siapapun yang datang ke tempat mereka, dan membawa kabel yang mereka tau itu hanya orang dari PLN saja," ungkapnya.
Untuk itu, ungkap Moses, dirinya tidak berhubungan dengan vendor. Dirinya hanya ingin berhubungan dengan PLN sehingga PLN harus bertanggung jawab atas masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
"Mereka harus memanggil vendor, kemudian pertanyakan MoU antara PLN dengan vendor seperti apa dan prosedurnya seperti apa, itu yang saya butuhkan," ujarnya.
Moses berharap kepada PLN supaya tidak boleh melepas tangan atas masalah yang dihadapi oleh puluhan masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Golewa Selatan.
"Artinya vendor atau kontraktor yang melakukan instalasi harus betul-betul dikawal oleh pihak PLN. Kemudian vendor dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. PLN tidak boleh ada di kantor saja," ungkapnya.
