Terlanjur Polemik,Jokowi Pastikan Tak Ada Impor Beras hingga Juni 2021,Presiden:Hentikan Perdebatan!

Terlanjur Polemik, Jokowi Pastikan Tak Ada Impor Beras hingga Juni 2021,Presiden:Hentikan Perdebatan!

POS-KUPANG.COM.COM - Presiden Jokowi akhirnya tanggapi polemik impor beras tahun ini yang akan dilakukan pemerintah.

Terlanjur jadi polemik, Presiden Jokowi memastikan tak ada impor beras hingga Juni 2021.

Presiden menginstruksikan Bulog untuk menyerap beras produksi petani dalam negeri.

Pemerintah akan menyerap beras hasil panen para petani melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang.

Baca juga: DPR RI : Jangan Asal Tuduh Rente, Bulog Sendiri yang Impor Beras

Baca juga: Pemerintah Putuskan Impor Beras, Anggota DPR RI Bilang Begini: Fakta, Bulog Gagal, Tengkulak Menang!

Bahkan, selama hampir tiga tahun belakangan ini, Indonesia tidak melakukan impor terhadap komoditas pangan tersebut.

"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras," ujar Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 26 Maret 2021.

Perlu diketahui bahwa saat ini memang terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Namun, hal itu adalah opsi yang dapat ditempuh untuk sewaktu-waktu berjaga di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian saat ini.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," imbuhnya.

Dalam pernyataan tersebut Presiden menegaskan bahwa beras petani akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada panen raya mendatang.

Presiden telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk penyerapan beras dari petani lokal tersebut.

Baca juga: Pria Ini Berani Ingatkan Presiden Jokowi Soal Impor Beras: Dulu Janjinya Lain Sekarang Kok Buat Lain

Baca juga: Rencana Impor Beras 1 Juta Ton Jelang Panen Raya, INDEF Sebut Pemerintah Tega Sakiti Petani

Ia memahami bahwa memasuki masa panen ini, harga beras di tingkat petani masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karenanya, pemerintah akan berupaya untuk menyerap atau membeli langsung beras hasil panen dari para petani.

"Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," tandasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Pastikan Tak Ada Impor Beras hingga Juni 2021, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/27/presiden-jokowi-pastikan-tak-ada-impor-beras-hingga-juni-2021.

DPR RI : Jangan Asal Tuduh Rente, Bulog Sendiri yang Impor Beras

POS KUPANG.COM|JAKARTA -– Menyikapi rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton tahun ini, tidak bisa dilihat secara sepotong-potong . Setiap pihak harus melihat sebagai sebuah perencanaan dan antisipasi menghadapi ketidakpastian di Indonesia. 

Hal ini ditekankan  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI , Gde Sumarjaya Linggih. Menurut anggota DPR yang akrab disapa Demer ini, Bulog seharusnya mengerti tentang tupoksinya.

“Tupoksi Bulog itu menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dengan petani. Masyarakat tidak boleh terlalu rugi karena membeli beras terlalu mahal atau malah tidak ada,  sementara beras petani harus dibeli dengan harga wajar,” ungkap Demer, kepada media, Kamis (25/3/2021).

Tentang rencana pemerintah sendiri, politisi asal Bali itu melihat suatu yang penting dan diperlukan. 

“Selama ini kita harus akui, bahwa negara kita selalu impor beras. Ini terjadi karena kebutuhan dari masyarakat itu lebih dari apa yang dihasilkan oleh petani. Kita belum bisa swasembada,” kata Demer dalam rilis yang diterima Harian Pagi Pos Kupang dan Pos Kupang.Com, Kamis (25/3/2021).

Melihat data dari BMKG yang menyatakan ke depan akan terdapat potensi bencana yang dialami Indonesia, Demer menilai perencanaan itu makin penting.

Selain itu pandemi Covid-19 juga membuat produktivitas serta distribusi bahan pangan bisa menjadi kendala. Selama masa pandemi Covid-19, Demer melihat banyak orang yang menahan barang kebutuhan pokok. 

Demer juga menyayangkan sikap beberapa pihak yang langsung menyalahkan dan mempermasalahkan rencana pemerintah tersebut.

"Ini baru rencana saja dipermasalahkan. Padahal kita bernegara itu harus selalu ada perencanaan,” tambah Demer.

Selanjutnya mulai dari APBN dan program pemerintah, menurut Demer, selama ini selalu direncanakan dengan baik. Walaupun sering kali tidak tercapai namun selalu dibuat rencana antisipasi. 

Ia juga menyatakan jika nanti sampai ada kelangkaan beras, siapa yang mau disalahkan atas masalah itu.

"Kalau sampai masyarakat ribut karena beras langka, apakah itu tidak lebih merepotkan negeri ini? Kecuali memang Bulog ingin adanya chaos di negeri ini karena kelangkaan beras, maka ngak usah ada rencana itu,” ucap Demer. 

Demer justru menilai hal tersebut malah menyalahi tupoksi dari Bulog sendiri jika tidak bisa mengantisipasi adanya permasalahan tentang beras.

 “Keberadaan Bulog sebagai penyeimbang. Ini harus benar-benar disadari oleh kepala Bulog. Untuk apa mereka itu ada? Mereka sebenarnya diuntungkan karena sudah ada rencana dari Menteri Perdagangan untuk mengantisipasi itu. Pengalaman kita selama  ini memberikan banyak pelajaran tentang itu,” tambah Demer. 

Demer menilai aneh sikap Bulog atau beberapa pihak yang menyebut adanya permasalahan rente dalam rencana impor beras  ini. 

“Apa yang rente? Siapa yang akan ambil untung? Nanti yang akan impor beras ini juga Bulog, bukan lembaga lain, jadi siapa yang mau ambil untung sebenarnya? ” ujar Demer.  

Lebih lanjut Demer mengatakan bahwa dalam proses atau rencana impor ini, Bulog memang akan berperan sebagai pengimpor. Kapan waktu impor juga belum ditentukan. 

“Waktunya sendiri masih diperkirakan,  berdasarkan stok yang ada saat ini dan pengalaman yang lalu,” ungkap Demer. 

Demer juga menyayangkan adanya beras Bulog yang sampai rusak beberapa ratus ton. Ini membuktikan Bulog tidak memiliki kemampuan dan manajemen yang baik dalam penyimpanan beras.

Gde Sumarjaya Linggih (POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA)
Saat ini diperkirakan terdapat 300-400 ribu ton beras di gudang Bulog berpotensi turun mutu. Jumlah itu hampir setara dengan persediaan yang dimiliki Bulog.

“Jangan ketika barang rusak, kemudian panik lalu menyalahkan orang lain. Kita sudah sering membahas masalah ini di DPR. Jangan tiba-tiba sekarang malah dibicarakan ke publik hal-hal seperti ini. Kita semua bekerja untuk rakyat. Kita juga tidak mau negeri ini hancur akibat pangan,” tutup Demer.

Bulog Bikin Bingung, Beli Gabah Nggak Bisa, Jual Beras Nggak Bisa

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi kembali menyoroti masalah kinerja perusahaan BUMN Bulog. Ia menilai Bulog gagal dalam melakukan dua hal. 

Pertama, kata Dedi, Bulog tak memiliki kemampuan menyerap gabah petani sehingga para petani menjual hasil padinya ke tekngkulak. Namun seringkali tengkulak tidak semuanya memiliki modal yang cukup. 

"Banyak tengkulak yang baru bisa membayar setelah penjualan. Sehingga ada titik waktu banyak para petani kecil yang mengalami kekosongan keuangan karena menunggu hasil gabahnya menjadi beras dan laku di pasar," kata Dedi, Kamis, (25/3/2021).

Lanjut Dedi, hal kedua yang gagal dilakukan Bulog adalah tidak maksimalnya menyerap gabah petani. 

Menurut Dedi, daya serap Bulog itu rendah karena sering kali membeli beras di bawah tengkulak. Misalnya, tengkulak membeli gabah dari petani Rp 4.200 per kilogram, sedangkan Bulog hanya Rp 3.800 per kilogram. Hal itu karena memang Bulog memiliki kehati-hatian dalam membeli gabah. 

Selain itu, ujar Dedi, Bulog juga ternyata tidak mampu menjual beras. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya stok lama yang tak bisa keluar. 

"Banyak beras lama tak terpakai berarti tak bisa keluar kan, sehingga mengalami kerusakan," kata politisi Golkar ini.

Kemudian, lanjut Dedi, Bulog tak memiliki gudang dengan tekonologi memadai dalam penyimpanan beras. Akibatnya, beras yang disimpan di gudang tidak bisa bertahan lama sehingga mudah busuk. Selama ini, Bulog menyimpan beras hanya dengan mengganjalkan memakai valet sehingg beras tidak bisa bertahan lama.

Dedi Mulyadi (POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA)
"Jadi Bulog itu seperti terperangkap. Beli (gabah) nggak bisa, jual (beras) juga nggak bisa. Bahkan beras sisa impor yang tahun 2018 dan 2019 pun belum terjual. Ini yang menjadi problematika dari sisi pengelolaan," kata Dedi.

Dedi mengatakan, dengan kondisi seperti itu, kinerja Bulog membingungkan. Ia mengatakan, tugas Bulog itu apa dan yang dikerjakan itu apa. 

"Beli tak bisa, jual juga nggak bisa. Andaikan bisa beli impor, setelah impor tak bisa jual juga. Seharusnya Bulog punya peran menyerap gabah petani. Namun gabah petani tak bisa dibeli juga. Misalnya, dari 8 juta ton beras, yang bisa dibeli Bulog paling 30 persen," katanya.(Laporan Reporter Pos-kupang/Geradus Manyela)