Ahli Epidemologi, Yendris Krisno Sebut Langkah Pemerintah Tepat Batalkan Mudik
pemerintah dalam upaya mengendalikan dan mencegah penyebaran Covid-19 saat ini dengan membatalkan mudik tahun ini.
Penulis: Ray Rebon | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Ahli Epidemologi, Yendris Krisno Sebut Langkah Pemerintah Tepat Batalkan Mudik
POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Langkah pemerintah sudah tepat sekali membatalkan mudik tahun ini sebagai tanggungjawab pemerintah dalam upaya mengendalikan dan mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 yang saat ini belum terkendali.
Demikian disampaikan Ahli Epidemologi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Yendris Krisno Syamruth, S.K.M, M.Kes kepada POS-KUPANG.COM, Jumat 26 Maret 2021.
Menurutnya, sudah tepat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam upaya mengendalikan dan mencegah penyebaran Covid-19 saat ini dengan membatalkan mudik tahun ini.
"Saya ingat kejadian tahun lalu, semua menilai langkah pemerintah yang kurang tegas melarang mudik, sehingga berimbas pada dampak yang tidak dapat dihindarkan yaitu, naiknya kasus pasca mudik, dan kondisi tersebut juga dialami pada saat menjelang akhir tahun," kata dia
Baca juga: Dukung Keputusan Pemerintah Pusat Terkait Larangan Mudik, Pemprov NTT Tidak Bentuk Panitia Mudik
Masyarakat harusnya sadar dan belajar dari pengalaman tahu sebelumnya, kata dia, dimana keran mudik tak dapat dibendung yang membuat terjadinya penumpukan masa, sehingga terjadi kerumunan di daerah-daerah.
Hal ini, kata dia, yang akan menjadi pemicu bertambahnya kasus dan pada akhirnya pemerintah dipojokan karena kurangnya ketegasan.
"Sebagai masyarakat yang punya kesadaran dan tanggungjawab, seharusnya mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah," tegasnya.
Baca juga: Budi Karya Sumadi Sebut Pemerintah Tidak Melarang Pelaksanaan Mudik Lebaran 2021, Ini Alasannya
Dikatakannya, masyarakat harus menahan diri, sabar sejenak demi kebaikan bersama.
Namun apabila kondisi daerah tujuan dan daerah asal sudah menunjukan situasi terkendali dan vaksinasi sudah dilakukan pada sektor jasa serta pelayanan publik, maka tidak menjadi persoalan. Tetapi masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan ditopang dengan pemberlakuan skrining berjenjang yang dimulai di daerah asal dan daerah tujuan.
Secara garis besar mudik di NTT terjadi secara massif di akhir tahun, tapi pada lebaran tahun lalu tercatat terjadi perpindahan orang dan barang yang juga terasa karena adanya liburan, khusus di NTT pada titik-titik wilayah pintu masuk dan keluar antar provinsi sudah terasa penegakan disiplin yang sesuai prosedur.
Persoalan saat ini, kata dia, di pintu masuk dan keluar antar daerah dan kabupaten yang masih sukar diterapkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan situasional, membatasi perpindahan orang dan kendaraan tanpa pemberlakuan skrining dan deteksi dini berupa test antigen, membuat rantai penularan antar daerah dalm provinsi semakin sulit dikendalikan.
"Saya berharap semua kepala daerah mengambil sikap tegas akan hal ini," tegasnya
"Pemberlakukan PPKM skala mikro di 7 wilayah provinsi di Indonesia, saya kira karena lemahnya penerapan prokes dan skrining di antar daerah baik pada jalur darat, laut, dan udara," tambahnya
"Beberapa kabupaten di NTT saya kira sudah mengambil langkah tegas dan itu patut diapresiasi, dan sayang jika hanya berlaku parsial," tandasnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon)
