MENGEJUTKAN Pengamat Politik Ini Sebut Kunci Keutuhan Partai Demokrat Ada di Tangan Kader PDIP, Lho?

"Disahkan itu maknanya bagi kami adalah negara pemerintah punya kewajiban untuk menjaga, melindungi yang sah ini," ungkap Benny. 

"Silakan pemerintah mengecek, melihat, pakai anggaran dasar dan rumah tangga yang telah disahkan oleh pemerintah dan tercatat dalam lembaga negara untuk menilai apakah KLB itu tadi sah dan tidak sah; apa pengurus KLB itu diterima atau tidak diterima di Kemenkumham," jelas dia. 

Lebih lanjut, Benny menegaskan kembali bahwa kepengurusan Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang tak memenuhi persyaratan. Karenanya pemerintah wajib tidak menerima dan mengesahkannya. 

"Bagi kami jelas setelah melihat alasan-alasan itu tidak memenuhi persyaratan yang dipenuhi dalam anggaran dasar dan ruang tangga partai. Jadi tidak ada alasan pemerintah untuk menerima pengurus baru hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang," tandasnya.