Pengamat Politik Bilang: Moeldoko Berpeluang Dapat SK Kemenkum HAM Asal Penuhi Syarat Ini: Ada Restu

Pengamat Politik Bilang: Moeldoko Berpeluang Dapat SK Kemenkum HAM Asal Penuhi Syarat Ini: Ada Restu

POS-KUPANG.COM - Meski sudah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), tapi Moeldoko belum sah mengemban jabatan itu jika tak memenuhi syarat ini.

Pengamat Politik, Henri Satrio mengatakan, syarat yang dibutuhkan Moeldoko agar menjadi ketua umum definitip Partai Demokrat, adalah restu.

Restu yang dimaksudkan Henri Satrio adalah restu dari orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jika ada restu Presiden Jokowi maka Moeldoko akan mudah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkum HAM).

Dan, Moeldoko dinilai bisa mendapatkan SK Kemenkum HAM tersebut agar menjadi sah bahwa Kepala Staf Presiden itu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

"Jadi kuncinya, restu Presiden Joko Widodo (Jokowi)."

"Tetap ada (peluang) karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah," kata Hendri kepada Kompas.com.

Hendri mengatakan, kemungkinan SK Kemenkumham tidak akan turun jika Moeldoko jika tidak direstui Presiden Joko Widodo, Moeldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun, jika ia melihat proses keberlangsungan KLB Jumat 5 Maret 2021 kemarin tampaknya Moeldoko sudah mendapat restu dari Jokowi.

"Kemungkinan sih kalau kita lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar aja, KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih tapi ya kita lihat lah," ujar dia.

Pembuktian AHY

Lebih lanjut, Hendri Satrio menilai, kini saatnya Ketua Umum Partai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuktikan diri bahwa partai yang dipimpinnya tersebut solid.

Hal itu diungkapkan dengan mengumpulkan jajaran pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC).

Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa partai yang ia pimpin masih solid.