Moeldoko Didesak Mundur atau Dicopot Usai Pilih Jadi Ketum Partai Demokrat Hasil KLB Deliserdang

Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang,Moeldoko kini harus menerima kritikan dari masyarakat

Editor: Alfred Dama
surya.co.id
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Para kader Demokrat di Jatim masih setia kepada AHY. 

"Karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," tambahnya.

Budi mengatakan, bila pemerintahan terseret-seret kisruh Partai Demokrat, tidak menutup kemungkinan ritme kerja akan sangat terganggu.

"Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini," ujar Budi.

Atas dasar itu, KOMBATAN meminta Presiden Jokowi segera mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.

"Dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi , meminta atau merekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk Mencopot Jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko," tegas Budi Mulyawan.

Selain itu, menurut Budi, alasan lain Moeldoko harus dicopot adalah sepak terjang politiknya dinilai menyimpang jauh dari visi dan misi presiden.

Ia berpendapat, aksi Moeldoko mengkudeta AHY dari Partai Demokrat telah merong-rong kewibawaan Presiden Jokowi.

"Kewibawaan Presiden Jokowi sedang dirong-rong. Moeldoko secara sistematis dan masif sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024."

"Dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP," kata Budi.

KLB Demokrat Dianggap Bahayakan Presiden Jokowi

Selain KOMBATAN , relawan Jokowi juga turut menanggapi penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang , Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.

Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel, mengatakan, gelaran KLB itu merupakan kemunduran demokrasi.

Menurutnya, KLB Partai Demokrat yang mendapuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum tersebut justru membahayakan Presiden Jokowi.

Mereka menilai, pengambilalihan Partai Demokrat tidak beretika politik dan berbahaya untuk Presiden Jokowi dan demokrasi.

"Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi," kata Noel saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved