Moeldoko Didesak Mundur atau Dicopot Usai Pilih Jadi Ketum Partai Demokrat Hasil KLB Deliserdang
Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang,Moeldoko kini harus menerima kritikan dari masyarakat
lihat foto
Ia menilai, Moeldoko harus sadar, peran pejabat publik sebaiknya tidak rangkap jabatan.
Terlebih, merangkap di dalam kabinet akan terus dikaitkan dengan nama Jokowi.
"Eloknya malah anggota kabinet pun harusnya tidak boleh menjadi pengurus paartai."
"Apalagi seorang kepala KSP yang menunjukkan wajah kepala pemerintahan atau kepala negara," ungkap Yunarto, masih dalam tayangan Kompas TV.
Ia berpendapat, kehadiran Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB berpotensi menjadi beban bagi Presiden.
"Bisa jadi potensi beban bagi Jokowi yang dikait-kaitkan seakan ada politik istana yang bermain."
"Alangkah baiknya diposisikan secara tegas, entah dengan meminta mundur dan mengganti Moeldoko," jelas Yunarto.
Jokowi Disarankan Segera Copot Moeldoko
Selain dari para pengamat, sejumlah komunitas lain turut serta menuntut agar Presiden mencopot jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Satu di antaranya seperti Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN).
Mereka meminta Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Ketua Umum KOMBATAN, Budi Mulyawan menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi terseret persoalan Partai Demokrat secara menyeluruh.
Hal itu lantaran Moeldoko masih mengemban jabatan sebagai KSP
"Pada akhirnya kisruh ini berpotensi menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan."
"Yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan perang mereka," kata Budi Mulyawan dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).
