Kisruh Partai Demokrat

Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Pengamat Sebut Moeldoko Seharusnya Tak Manfaatkan Kekisruhan Demokrat

Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Pengamat Sebut Moeldoko Seharusnya Tak Manfaatkan Kekisruhan Demokrat

Editor: Adiana Ahmad
Kompas TV
Ketua Umum Demokrat Versi KLB, Moeldoko saat Pidato politik pertamanya usai ditetapkan sebagai secara aklamasi versi KLB Deli Serdang, Jumat (5/3/2021). 

Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Pengamat Sebut Moeldoko Seharusnya Tak Manfaatkan Kekisruhan Demokrat

POS-KUPANGCOM, JAKARTA - Jadi Ketum Demokrat versi KLB, Pengamat Sebut Moeldoko Seharusnya Tak Manfaatkan Kekisruhan Demokrat

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021). 

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat di KLB Demokrat mendapat sorotan dari Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.

Fiman Noor menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Kendati demikian, ia memahami bahwa kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk Pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ucap dia.

Selain itu, dilansir oleh Kompas.com, Firman menilai, Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk berupaya mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Moeldoko, kata dia, lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

Menurut Firman, manuver Moeldoko untuk menduduki jabatan di Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal munculnya kisruh di internal partai itu.

Namun demikian, ia memahami bahwa kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut.

Andi Mallarangeng Minta Menkumham Tolak Hasil Keputusan KLB

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan acara Kongres Luar Biasa Partai (KLB) Demokrat yang digelar kubu Moeldoko abal-abal.

Ia menilai, pengesahan ketua umumnya pun dinilai cacat prosedur hukum.

Oleh begitu, ia berharap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkunham) Yasonna Laoly bisa menjaga intergritasnya untuk menilai KLB Moeldoko Cs secara objektif.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved