Berita NTT Terkini
DPC Partai Demokrat TTU Kutuk Keras Pelaksanaan KLB di Sibolangit
DPC Partai Demokrat TTU Kutuk Keras Pelaksanaan KLB di Sibolangit Sumatera Utara
Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Kanis Jehola
lihat foto
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Partai Demokrat Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU) mengutuk keras aksi oknum kader kontra kepemimpinan Partai Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa ( KLB) di Sibolangit Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan merampas pucuk pimpinan Partai Demokrat.
Demikian disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten TTU Johanes Salem, saat dihubungi POS-KUPANG.COM, Jumad, 05/03/2021.
Menurutnya, Pimpinan dan pengurus DPC Partai Demokrat TTU tetap solid, kompak dan loyal terhadap Ketua Umum yakni AHY.
• Camat Cibal Barat Apresiasi Pemdes Compang Cibal Bantu SCTPS untuk Warga Perangi Covid-19
"Sehingga kami mengutuk pelaksanaan KLB yang kami sebut ini sebagai suatu gerakan merampas pucuk pimpinan di (DPP) Partai Demokrat," ujarnya.
Terkait pelaksanaan KLB, Johanes meminta aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian untuk membubarkan kegiatan KLB yang dinilai tidak resmi atau abal-abal.
• Suster Maria Meninggal Setelah Terjebak Api
Pasalnya, KLB yang tidak sah tersebut, mencederai demokrasi. Oleh karena itu, Negara seharusnya hadir untuk memberikan jaminan terhadap kehidupan demokrasi yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Baginya, KLB yang dilaksanakan di Sibolangit merupakan kegiatan yang tidak mengantongi izin resmi sesuai AD-ART. Di dalam AD-ART Partai Demokrat, tegas Johanes, pelaksanaan KLB harus disetujui oleh ketua majelis tinggi Partai Demokrat.
Ia mengakui bahwa informasi mengenai kewajiban bagi setiap kader untuk melakukan share lokasi.
Selain itu, setiap kader partai Demokrat yang loyal terhadap pucuk pimpinan saat ini, diwajibkan mengikuti pertemuan virtual dari masing-masing kantor.
"Ini untuk memberikan keyakinan bahwa, semua DPC yang memiliki hak suara sah, berada di tempat masing-masing dam tidak mengikuti kegiatan KLB," tutur Johanes.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa, informasi terkait kehadiran KSP Moeldoko mengisyaratkan adanya unsur negara yang terlibat dalam KLB di Sibolangit.
"Kalau Presiden tahu yah mesti diberikan teguran terhadap Pak Moeldoko karena dia berada dalam pemerintahan dan tidak boleh mengintervensi persoalan dalam partai," tutup Johanes. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon)
