Megy Sigasare Senada dengan Kader PDIP Soal Etika Mengisi Kursi Wakil Bupati Ende

Megy Sigasare Senada dengan Kader PDIP Soal Etika Mengisi Kursi Wakil Bupati Ende

POS-KUPANG.COM | ENDE - Anggota DPRD Kabupaten Ende, Megy Sigasare menyatakan dirinya senada dengan pandangan Ansy Lema anggota DPR RI terkait proses politik pengisian kursi wakil bupati Ende yang sudah setahun lebih lowong.

Ansy sebagai putra asli Ende, berharap segera akan ada wakil bupati Ende. Kader PDI Perjuangan ini megatakan, sudah terlalu lama Bupati Djafar Achmad memimpin Ende tanpa wakil. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan dengan proses pengisian kursi wakil bupati?

Namun, Ansy menegaskan, sejak awal dirinya dan setidaknya, seniornya, Herman Hery, punya sikap yang jelas, terkait siapa yang mengisi kursi wakil bupati Ende.

"Karena Almarhum Marsel Y.W Petu, merupakan kader partai Golkar, logisnya dan etisnya, yang mengisi kursi wakil bupati Ende yakni kader partai Golkar atau individu yang diusung partai Golkar. Sehingga moralitas dan etika itu terjaga," tegas Ansy Lema, Selasa (3/3/2021).

Ansy bahkan sempat mengingatkan bahwa Ende sangat bersejarah bagi bangsa ini, yang mana Ir. Soekarno atau Bung Karno, pendiri republik ini menemukan ilham Pancasila di Ende, ketika menjalani massa pembuangan oleh kolonial Belanda (1934-1938).

"Ketika di Ende Bung Karno menggali nilai-nilai Pancasila, hasil bergaul dengan berbagai pihak. Dengan masyarakat lokal, dengan para haji, tokoh muslim dan juga dengan para pastor-pastor Belanda, Gereja di sana," kata Ansy.

Menurut Ansy, mestinya DPRD Kabupaten Ende menangkap spirit Bung Karno, bahwa proses demokrasi ini berjalan dengan mengikuti jejak-jejak inspirasi Bung Karno di Ende. "Menangkap apa yang menjadi kerinduan masyarakat, menangkap nilai demokrasi dan menangkap apa yang menjadi aspirasi para tokoh," ungkapnya.

Namun, bagaimana sesungguhnya dinamika yang terjadi di Ende? Pembahasan di partai koalisi Marsel - Djafar, siapa yang bakal mengisi kursi wakil bupati Ende, belum rampung. Enam parpol mengusulkan Erikos Emanuel Rede (Ketua Nasdem) Ende, sementara Golkar mengusulkan dua nama yakni Hery Wadhi, Ketua Partai Golkar Ende dan Domi Mere.

Riuh pengisian kursi wakil bupati Ende kian memanas ketika parpol koalisi, minus Golkar, yang menurut Golkar, secara sepihak mengeliminasi salah satu nama yang diusulkan Golkar melalui voting dalam pertemuan koalisi, di Hotel Lancar, Kota Ende, Senin (2/3/2021)

Megy menegaskan, etika dan moralitas dalam berpolitik perlu dijaga, sehingga bisa memberikan nilai dan pendidikan politik kepada masyarakat. "Saya sepakat dengan saudaraku Ansy Lema," kata Megy, Selasa (3/3/2021).

Megy menjelaskan dalam koalisi MJ Partai Golkar merupakan "sulungnya" MJ mestinya lebih diutamakan hak kesulungan kami.

Megy menuturkan, Marsel Petu sebagai Ketua Golkar, sudah menorehkan sejarah dalam karya-karya yang dipikirkan sangat lama lalu dituangkan dalam visi-misi membangun desa menata kota.

"Maka sudah selayaknya dengan sisa periode ini berikan kembali kepada Golkar untuk menuntaskan karya-karya MJ. Bahwa sejak awal sebagai penggerak utama MJ kan Golkar, dan kalau saat ini kami Golkar akan jadi nomor 2 atau wakil bupati itu seleksi alam. Tuhan punya rencana Ilahi," kata Megy.

Megy tegaskan, Golkar tetap ingin nilai-nilai etis dan politis ini tetap terjaga bersama kader PDI Perjuangan, Bupati Ende Djafar Achmad. "Yang sejak awal hanya mau dengan Golkar karna Marsel Petu Golkar adalah pilihannya," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan POS-KUPANG.COM, Ansy Lema anggota DPR RI ikut menyoroti kursi wakil bupati Ende yang hingga kini belum terisi.

Sebagaimana diketahui, kursi wakil bupati lowong sejak Djafar Achmad dilantik menjadi Bupati Ende oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Minggu, 8 September 2019. 

Djafar Achmad yang sebelumnya merupakan Wakil Bupati Ende, diangkat setelah Bupati Ende Marsel Petu meninggal dunia di Kupang, Minggu, 26 Mei 2019, hanya berselang 49 hari sejak mereka dilantik sebagai pasangan bupati - wakil bupati.

Marsel - Djafar, pada Pilkada Ende 2018 lalu, diusung tujuh partai politik (Parpol) yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PKS, NasDem, dan PKPI.

Ansy Lema, mengatakan, sudah lama sekali Bupati Djafar Achmad, memimpin Ende tanpa wakil, hampir dua tahun.

Hal itu disampaikan Ansy Lema, melalui sebuah video yang diunggah di akun facebooknya, Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si, Selasa (3/3/2021).

Dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, putra asli Ende ini, mengiyakan pernyataan tersebut diberitakan POS-KUPANG.COM.

Ansy mengatakan, kendati dirinya merupakan kader PDI Perjuangan namun tidak terlalu mengamati dinamika politik pengisian kursi wakil bupati Ende.

"Karena ini kan menjadi kewenangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende dan mungkin juga fraksi PDI Perjuangan Ende," ungkapnya.

Menurutnya, tinggal bagaimana DPC PDI Perjuangan Ende koordinasikan dengan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi NTT kemudian diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan," kata Ansy.

Namun, Ansy menegaskan, sejak awal dirinya dan setidaknya seniornya, Herman Hery, punya sikap yang jelas, terkait siapa yang mengisi kursi wakil bupati Ende.

"Karena Almarhum Marsel Y.W Petu, merupakan kader partai Golkar, logisnya dan etisnya, yang mengisi kursi wakil bupati Ende yakni kader partai Golkar atau individu yang diusung partai Golkar. Sehingga moralitas dan etika itu terjaga," tegasnya.

Ansy katakan, jabatan wakil bupati penting dan strategis untuk membantu Bupati sebagai kepala daerah, dalam urusan pembangunan, percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan rakyat. "Karena itu jangan dibuat lama," ungkapnya.

Ansy menyebut Bupati Djafar Achmad adalah kader PDI Perjuangan, demikian juga Fery Taso, ketua DPRD Ende. Menurutnya, kalau PDI Perjuangan menempatkan kadernya lagi sebagai wakil Bupati, maka orang Ende akan bilang kalian semua rakus sekali. "Ini tidak sehat untuk demokrasi," ungkapnya.

Ansy menjelaskan, demokrasi harus ada logika dan etika. Logikanya, yakni, kekuasaan tidak boleh berlama-lama lowong, karena ada tangung jawab untuk kerja pembangunan, pelayanan publik, perberdayaan masyarakat yang tidak bisa hanya dikerjakan oleh Bupati.

"Lalu yang kedua harus ada etikanya. Etikanya kan, ini yang orang bilang etisnya dalam berpolitik itu, kursi ini ditinggalkan oleh partai Golkar mestinya kader partai Golkar yang mendapatkan itu, siapapun dia," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Ansy, PDI Perjuangan mestinya mendorong, mensuport calon yang diusulkan oleh Partai Golkar.

"Kenapa? Politik ini kan dua hal, how to get power, bagaimana mendapatkan kekuasaan, lewat Pilkada, pemilihan langsung dan sudah berdarah-darah. Dan partai pengusung utama ketika itu kan partai Golkar," ungkapnya.

Menurutnya, jika saat ini terjadi permainan macam-macam dan demikian partai Golkar tidak mendapat kekuasaan, Ansy katakan, ada problem etika dalam berpolitik.

• Kapolres Sumba Barat Terjunkan 300 Personil Amankan Pasola Wanokaka

• Covid-19 Berulang Tahun, Begini Evaluasi Pemerintah Kota Kupang

• Warga Perumahan MBR Mengeluh Atas Status Rumah Yang Mereka Tempati

Dia tegaskan, jika hari ini Golkar sudah punya calon wakil Bupati Ende, maka posisi PDI Perjuangan harus mendukung calon partai Golkar. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM/Laus Markus Goti)