Warga Perumahan MBR Mengeluh Atas Status Rumah Yang Mereka Tempati

bangunan tersebut telah ia tempati sejak tahun 2014 dan hingga kini belum memiliki sertifikat atas rumah yang ia tempati. 

Editor: Rosalina Woso
Warga Perumahan MBR Mengeluh Atas Status Rumah Yang Mereka Tempati
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Warga kampung Naituta sedang memperbaiki Jembatan Penghubung yang berlubang, Senin (1/3/21).

Warga Perumahan MBR Mengeluh Atas Status Rumah Yang Mereka Tempati

POS-KUPANG.COM | KUPANG--  Warga di perumahan MBR, kampung Naituta, kelurahan Manulai II, kecamatan Alak, kota Kupang, mengeluhkan status rumah yang selama ini ditempati kurang lebih 100 kepala keluarga. 

Pasalnya,menurut warga di perumahan ini, status rumah yang ditempati sejak 2014 silam hingga saat ini belum memiliki sertifikat yang jelas. 

"Rata-rata penduduk eks tim-tim sebanyak 70 persen dan lokal 30 persen, sesuai surat keputusan wakil walikota pada tahun 2014" sambung Daud, salah seorang warga di kampung Naituta Kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (2/3/2021). 

Ia menerangkan, bangunan tersebut, di bangun oleh satuan kerja dinas pekerjaan umum dan perumahaan rakyat pada tahun 2012 lalu untuk di tempati warga, namun terkait kepemilikan, hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah. 

Warga lainnya, Kristofel, juga membenarkan hal yang sama. Dikatakan Kristofel, bangunan tersebut telah ia tempati sejak tahun 2014 dan hingga kini belum memiliki sertifikat atas rumah yang ia tempati. 

"Ia terkait status kepemilikan rumah memang sejauh ini belum ada sertifikat, masyarakat yang menghuni perumahan MBR ini smuanya nekat saja karena memang benar-benar membutuhkan rumah untuk tinggal, termasuk sy" kata Kristofel. 

Ia juga mengungkapkan, pihak pemerintah sebelumnya telah melakukan survey kelayakan hunian, namun hingga saat ini belum ada tindaklanjut berarti atas polemik ini. Pemerintah beralasan rumah tersebut masih dalam proses masalah hukum.  

Ketua RT 20, Okto Musu, yang merupakan kepala rukun tetangga dalam wilayah kampung Naituta, membantah ketidakperhatian pemerintah atas warga yang berada di rumah hunian tersebut. 

Ia menjelaskan, mestinya warga setempat mendatangi RT setempat agar mengambil surat domisili untuk dapat mengurus sertifikat kepemilikan, melalui kelurahan. Ia juga menuding, kehadiran warga setempat yang menempati rumah tersebut juga belum memiliki keabsahaan data penduduk dalam wilayah kelurahan Manulai II.

Dikatakan Okto, pihaknya selaku pemerintah setempat  belum menerima secara resmi perumahan tersebut, bahkan pada saat pertemuan bersama dinas PUPR kota Kupang dan DPR RI, belum ditemukan titik terang. 

Kadin Manggarai Barat Soroti Layanan Jaminan Keselamatan TKBM

Dirut BOPLBF Paparkan Konsep Pengembangan Kawasan Terintegrasi Labuan Bajo Flores

Polda NTT Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Proyek Wisata Awololong ke JPU

"Persoalannya sama pak. Tidak ada titik terang, soalnya mereka tinggal itu sudah ganti-ganti orang sehingga susah" katanya. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved