Buruh Pelabuhan Lewoleba Bayar Sewa Gedung Rp 12 Juta Per Bulan

"Ranperda ini asistensi bukan hanya di provinsi tapi sampai di Ditjen Keuangan. Jadi angka-angka itu bisa berubah di provinsi atau di pusat karena mereka punya fungsi pengawasan. Saya juga merasakan situasi ini kemahalan. Tapi saat asistensi angka-angka dibuka secara telanjang. Hanya kemudian berlaku baru ditemukan ada kelompok buruh yang merasa tidak puas," paparnya.

• 5 Manfaat Luar Biasa Bila Anda Rutin Komsumsi Sayur Buncis

• 4 Tips Praktis Menurunkan Berat Badan Tanpa Olahraga

Jika harus direvisi, maka pemda dan DPRD harus sama-sama membahas hal ini karena sudah ditemukan problem di lapangan. Lalu, kalau perda tersebut mau diubah maka harus terlebih dahulu masuk program legislasi daerah.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo)